Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RIBUAN warga Kudus, Jawa Tengah gagal mengikuti vaksinasi Covid-19. Sebab nomor induk kependudukan (NIK) mereka tidak bisa diinput untuk melakukan verivikasi data sebelum vaksin. Hal itu ditemukan dalam vaksinasi masal di Perusahaan Rokok Sukun Kudus, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Selasa (5/10/2021).
Dalam pantauan di lokasi, sejumlah warga harus mengumpulkan data mereka lagi ke petugas. Lantaran permasalahan data masif pada sistem dukcapil online. Bergantian, petugas mengarahkan dan membantu agar dapat dilakukan vaksinasi. Tak jarang, sebagaian warga kecewa lantaran belum dapat disuntik vaksin akibat permasalahan NIK.
Danu, 26, warga Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, mengaku kecewa lantaran upaya vaksinasi harus terganjal masalah NIK. Dia menjelaskan, belum dapat divaksin kali ini harus menunggu terlebih dahulu karena ada masalah aktifasi NIK.
"Iya ini belum bisa divaksin karena masalah NIK. Kata petugas harus aktiftasi dulu. Tadi saya sudah ke Disdukcapil dulu agar bisa aktiftas, tapi katanya disuruh balik lagi di tempat vaksinasi. Tapi ini gagal lagi kok," ujar Danu sesaat ditemui di lokasi vaksinasi masal di PR. Sukun.
Danu membeberkan, untuk mengikuti vaksinasi yang digelar tersebut, dia harus menyempatkan waktu ditengah kesibukan kerja sebagai driver luar kota. Namun, upaya menyempatkan waktu vaksinasi harus tertunda.
"Gak cuma saya mas, ini tadi ada banyak lagi yang lain. Mereka harus libur kerja untuk vaksin. tapi sayang gagal ini," kesalnya.
Hal yang sama juga di utarakan Tasya, ia mengaku alami permasalahan NIK sebelum vaksin. Meski begitu pihaknya berharap agar pemerintah lebih siap menangani kondisi kali ini agar masyarakat yang ingin vaksin dapat terlaksana.
"Ini kan seiring sejalan dengan program pemerintah. Kasian warga lainnya yang menyempatkan libur kerja, tapi malah tertunda vaksin. Katanya disuruh datang lagi menunggu Kamis (7/10) mendatang," katanya.
Sementara dr. Sunaryo Gana, Kepala Klinik Pratama Sukun Group menyampaikan, dalam vaksinasi yang digerlar PR. Sukun berjalan lancar. Namun, sejak Minggu (3/10) kemarin mulai ditemukan data NIK warga yang bermasalah. Dari dua ribuan warga yang hendak divaksin Covid-19, ada seribu lebih gagal karena masalah NIK.
"Selama dua hari, Minggu (3/10) ada yang terunda vaksin sebanyak 518 orang dan hari Senin (4/10) kemarin ditemukan 618 data warga yang NIK tidak bisa entry. Kami tidak berani melayani," jelas dia.
Pihaknya telah melakukan kordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, agar permasalahan di lapangan dapat tertangani.
"Mulai siang hari ini dukcapil mengirim personil ke sini. Alhamdulillah meskipun ketersendatan kendala kali ini sudah cukup bisa teratasi. Saya minta petugas Dukcapil proaktif di lokasi," ungkapnya. (OL-13)
Baca Juga: Gandeng Finnet, Kiosbank Perluas Layanan PPOB se Indonesia
Program Studi Manajemen Pajak UKI melayani warga UKI dan masyarakat terkait pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pemadanan NIK dengan NPWP.
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
TANGGAL30 Juni 2024 akan menjadi batas akhir dari proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diharuskan oleh pemerintah.
PEMERINTAH akan terus memperbaiki data hingga penyaluran bantuan sosial untuk menekan kesalahan. Penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) juga akan diperkuat
PEMILIK rumah di DKI Jakarta senilai di bawah Rp2 miliar harus memutakhirkan nomor induk kependudukan (NIK) bila ingin mendapatkan pembebasan 100% PBB P2.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merubah aturan pembebasan pajak bumi bangunan (PBB) bagi hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.
Rabies berbeda dari banyak infeksi lain, sebab menurut WHO perkembangan penyakit klinis rabies dapat dicegah melalui imunisasi tepat waktu bahkan setelah terpapar agen penular.
Para profesor kesehatan masyarakat Israel menyatakan gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk melindungi bayi di Gaza dan Israel dari epidemi polio.
Kombinasi vaksinasi pada usia muda dan deteksi dini rutin pada wanita yang sudah berhubungan seks akan mampu menurunkan kejadian kanker serviks.
Vaksin polio tidak memiliki laporan KIPI atau kejadian setelah imunisasi serius.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved