Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENJELANG berakhirnya masa jabatan bupati Drs.Agustinus ch. Dula, para petani di delapan kecamatan semakin tak diperhatikan. Terutama oleh Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai barat (Mabar) maupun pihak-pihak yang mengurus pasokan pupuk hingga ke pelosok desa.
Kondisi ini terpantau sejak tiga bulan lalu. Umumnya petani sawah di masa tanam kerap kali menemukan pupuk langka. Terutama di delapan kecamatan pasca masa tanam di awal tahun ini. Yaitu di Kecamatan Welak, Ndoso, Kecamatan Pacar, Kuwus Barat, Kuwus, Bari, dan Boleng.
Yohanes Salimin, petani Kecamatan Welak, Minggu (7/2) menelpon Media Indonesia dan meminta untuk dipublikasi karena sudah empat bulan berlalu, keluhan petani sawah tak pernah direspons pihak pengedar atau distributor pupuk.
"Petani kesulitan menemukan pupuk untuk membantu menyokong proses tumbuhnya padi yang telah di tanam. Tolong pak ditulis jangan lupa ini keluhan kami," ucapnya bernada lantang dan berharap agar bisa tersebar.
Dia mengaku hampir semua Kecamatan mengalami hal yang sama. Bahkan ada beberapa saudara saya tinggal di Kecamatan Ndoso, Boleng, juga mengeluh dan menuturkan hal serupa. Yaitu telah terjadi kelangkaan total. Para petani di desa-desa dengan terpaksa harus pergi ke Kabupaten Manggarai untuk membeli pupuk dengan harga nonsubsidi.
Yohanes mengatakan bahwa di akhir masa jabatan Bupati Agustinus Dula, petani semakin tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten hingga ke tingkat desa. Kemungkinanm karena rencana adanya perubahan struktural atau jabatan baru.
"Kalaupun petani sawah mendapatkan pupuk, itupun dengan harga yang cukup tinggi. Apalagi pergantian kepemimpinan Bupati, instansi di bawahnya menunggu keputusan dari atas. Sedangkan rakyat kesulitan seperti pupuk," katanya.
Fidelis Kantur, petani Welak menceritakan ratusan hektare tanaman padi yang ditanam terancam mati. Lantaran tak ada pupuk untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi. Kali ini dialami ratusan bahkan ribuan petani di seluruh pelosok wilayah di Kabupaten Manggarai Barat.
"Kami mendesak dan meminta lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk segera bersuara agar para petani bisa mendapatkan pupuk untuk kelangsungan hidup mereka," tegas Fidelis.
Keluhan serupa juga datang dari warga Kecamatan Bari. Sarifudin Sun menyebutkan, selain kelangkaan pupuk dan ketiadaan stok pupuk, warga di wilayah itu juga dihadapkan dengan buruknya kondisi ruas jalan sehingga tidak ada pasokan pupuk datang dari luar ke wilayah Bari.
Syarifudin mengungkapkan suasana ini dipersulit akibat kekosongan kekuasaan di tingkat kabupaten hingga ke tingkat bawah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti para petani sawah.
"Pergantian masa jabatan atau tongkat kepemimpinan di kabupaten berdampak pada keluhan masyarakat terhadap kebutuhan akan pupuk. Urusan politik hingga berimbas pada kelangkaan pupuk," katanya. (JL/OL-10)
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Berangkat dari permasalahan tersebut, Binus School Simprug bersama Happy Hearts Indonesia bekerja sama membangun pendidikan sejak kanak-kanak di NTT melalui kelompok Bersama Untuk Bangsa.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan pengoperasian 2.664 titik air atau sumur bor di seluruh Indonesia, termasuk 389 titik air di NTT.
KEBAKARAN hebat terjadi di kompleks pertokoan Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa 30 Juli 2024 sekitar pukul 07:30 Wita.
Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Poco Leok, Flores, NTT, bakal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat.
SEBANYAK 60 sesepuh Lamaholot menemui mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen (Purn) Johni Asadoma untuk memberikan dukungan maju di Pilgub NTT.
Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap dilakukan meski kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
PEMERINTAH saat ini terus berupaya memperbaiki beberapa prinsip pelaksanaan subsidi pupuk. Dari yang semula hanya berbicara penerima manfaat, skema-skema subsidi,
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritisi rendahnya serapan pupuk subsidi yang baru mencapai 32,6% dari total alokasi 9,55 juta ton.
Aplikasi digital I-Pubers memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi, karena cukup dengan membawa KTP asli ke kios.
Kementan pastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved