Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUNA memajukan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Senin (1/2), Ketua DPD RI meminta dibentuk Badan Otorita Pariwisata. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja, Pimpinan DPD RI beserta anggota saat melakukan kunjungan kerja ke Raja Ampat, Senin,(1/2).
Setiba di Waisai, Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, rombongan DPD menggelar dialog bersama Bupati Raja Ampat, Wakil Bupati, dan FORKOPIMDA, yang berlangsung di Auditorium Bupati Raja Ampat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, menyampaikan selamat datang di Raja Ampat bagi Pimpinan dan anggota DPD RI. ''Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Raja Ampat, kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Ketua dan Anggota DPD yang di mana kita mendapat kunjungan. Saya yakin dan percaya masyarakat akan mendapat berkat daripada kunjungan ini'' kata Abdul Faris Umlati.
Ia juga menitip pesan bagi Ketua dan anggota DPD RI tentang upaya percepatan pemekaran Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan dan Raja Ampat Tengah.
''Pada kesempatan yang baik ini, saya menitip hal yang mungkin kiranya peran dari ketua, anggota DPD yang hadir saat ini. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita, masyarakat maupun pemerintah berkaitan dengan pemekaran kabupaten Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan, dan Raja Ampat Tengah,'' harap Abdul Faris Umlati.
Menanggapi soal usulan pemekaran Raja Ampat, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menerangkan DPD siap mendukung upaya percepatan pemekaran Raja Ampat. ''Raja Ampat minta apa saja pasti bisa, asal jangan minta merdeka, satu Kabupaten DOB satu lagi, biar empat (Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan, Raja Ampat Tengah), siapa tau 10 tahun ke depan lagi menjadi provinsi Raja Ampat'' tegas Fachrul.
Karena itu ia minta pemda Raja Ampat untuk terus bersinergi dengan DPD RI mendorong upaya pemekaran.
Sementara itu, Ketua DPD RI, La Nyalla Matalitti menegaskan Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia, maka Pemda dan masyarakat perlu menjaga dan melestarikan kearifan local dan kebudayaan. Menjaga alam, budaya, hubungan antar manusia.
Selanjutnya ia menegaskan DPD RI memberikan perhatian pada percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis listrik, kecamatan dan kampung wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara.
Ia mengingatkan Pemda Raja Ampat untuk focus pada pembangunan pariwisata dan perikanan. Karena itu, DPD RI menilai dibutuhkan dua Badan Otorita pariwisata Raja Ampat yang mengemban peran sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Raja. (MS/OL-10)
Pungli Raja Ampat mengindikasikan tidak adanya regulasi jelas soal pengelolaan wisata
KPK menyerahkan temuan pungli yang mencapai Rp18,25 miliar di Raja Ampat ke Saber Pungli
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pungutan liar (pungli) dalam kedatangan kapal wisatawan di Raja Ampat, Papua Barat.
Wisata medis menjadi jenis liburan ini populer terutama untuk bidang estetika seperti operasi plastik dan transplantasi rambut.
Indonesia menawarkan berbagai destinasi wisata yang menakjubkan
Sektor wisata menjadi salah satu alasan disulkannya peluang Kepulauan Nias menjadi Provinsi baru.
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Ma'ruf Amin menekankan keseriusan pemerintah membangun Papua
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa situasi HAM di Papua belum membaik dari tahun sebelumnya.
GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyetujui Natuna dan Anambas lepas dari Kepri. Ada apa?
Pulau Papua mengandung berbagai sumber daya alam yang melimpah untuk dieksplorasi, baik itu pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, tambang, sektor perikanan, dan kelautan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved