Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEJUMLAH ruas jalan milik Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terdampak bencana hidrometeorologi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat masih menginvetarisasi dampaknya karena berkaitan dengan perbaikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar, mengaku mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi saat ini berdampak terhadap kondisi infrastruktur jalan. Tak sedikit kejadian bencana sekarang menutup ruas jalan ataupun merusak kondisi jalan.
"Ada memang beberapa ruas jalan yang rusak akibat bencana. Tapi ada juga ruas jalan yang hanya tertutup material tanah longsor," kata Eri kepada Media Indonesia, Kamis (19/11).
Untuk penanganan infrastruktur jalan rusak akibat bencana, kata Eri, Dinas PUPR menunggu penetapan status kebencanaannya. Jika kepala daerah menetapkan status tanggap darurat bencana di daerah yang terkena bencana, maka penanganannya akan ditanggulangi menggunakan biaya tak terduga (BTT). "Itu nanti ditangani langsung oleh BPBD," ungkapnya.
Sebaliknya, kata Eri, jika tidak ada penetapan status tanggap darurat bencana, maka akan diambil langkah-langkah darurat. Selanjutnya penanganan pascabencana dilakukan Dinas PUPR.
"Itu kalau sifatnya lokal. Artinya tidak ada penetapan status tanggap darurat bencana. Minimalnya dalam kondisi darurat kendaraan bisa lewat dulu," tuturnya.
Secara umum, kata Eri, kondisi jalan mantap di Kabupaten Cianjur mendekati akhir tahun ini diprediksi mencapai sekitar 63% atau 819 kilometer dari panjang jalan berstatus milik kabupaten sepanjang 1.300 kilometer.
Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), pada 2021 target jalan mantap di Kabupaten Cianjur bisa mencapai 65%. "Tapi kita berusaha agar jalan mantap bisa lebih dari itu (target RPJMD). Setiap tahun kita selalu evaluasi," terang Eri.
Eri optimistis target jalan mantap berdasarkan RPJMD akan tercapai. Sekarang sedang dirancang konsep peningkatan jalan mantap pada RPJMD periode berikutnya. "Kita terus upayakan jalan mantap di Kabupaten Cianjur terus meningkat setiap tahunnya," pungkas Eri. (R-1)
Di delapan kecamatan tersebut belum ditentukan jalur evakuasi.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Bencana tanah longsor dan pergerakan tanah menyebabkan saluran air putus terbawa longsor. Akibatnya anyak warga sulit mendapat air bersih untuk memasak, mencuci, mandi dan lainnya.
Kali Kobe yang berada di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara meluap. Fenomena itu memicu banjir di Desa Lilief Waibulan, pada Minggu (21/7).
Bencana tanah longsor melanda Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (17/7). Tujuh orang meninggal dunia akibat peristiwa nahas tersebut.
BPJN sangat merespon bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Maluku, terutama di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT).
Pepeling merupakan inovasi yang dikonsep memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.
Dengan enam kursi di DPRD Cianjur, Wahyu bisa maju
Polres Cianjur menahan dua orang yang diduga menyalahgunakan elpiji subsidi 3 kilogram untuk meraup keuntungan pribadi.
Pasangan Herman-Ibang berpihak kepada para pedagang, terutama pengembangan berbagai infrastruktur di kawasan pasar.
Setahap demi setahap terus dilakukan pembangunan septic tank di lingkungan masyarakat
Hingga saat ini atau hampir 9 tahun berjalan, belum dilaporkan ada kasus rabies di Cianjur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved