Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KONTAK Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen lebih memilih program pupuk subsidi diganti dengan bantuan tunai langsung (BLT) kepada petani, ketimbang program kartu tani, yang dianggap ribet. Apalagi kuota pupuk subsidi selalu kurang dan tidak pernah sesuai dengan usulan Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani di daerah.
"Kalau bisa memilih, berikan saja petani bantuan tunai langsung, yang uangnya bisa dibelikan pupuk sesuai mekanisme harga pasar. Yang penting bagi petani itu ngurus pupuk nggak ribet dan kebutuhan dalam mengelola tanaman pangan terpenuhi," kata Ketua KTNA Sragen, Suratno kepada Media Indonesia, Kamis (19/11)
Menurut dia, selama ini program pupuk subsidi masih terus memunculkan beberapa persoalan. Selain kelangkaan, di lapangan, petani sering kesulitan mendapatkan pupuk untuk tanaman pangan yang dikelola, yang diharapkan bisa memberikan asil akhir saat panen.
KTNA Sragen, lanjut dia, terus mencermati apa yang menjadi kesulitan petani dalam mengupayakan budidaya tanaman pangan, dan mencoba mencarikan solusi kepada Dinas Pertanian, agar petani sejahtera dan ketahanan pangan semakin terjaga.
"Angan-angan KTNA Sragen, lebih baik dana untuk pupuk subsidi tersebut, diganti dengan bantuan tunai langsung. Jadi uangnya dikasih saja ke petani, yang kemudian membelikan. Kami rasa ini lebih efektif, sebab petani tidak lagi mengharap pupuk subsidi," katanya.
Jadi, lanjut dia, sebagaimana program BLT dari Kemensos, maka Kementerian Pertanian cukup mentransfer dana subsidi pupuk kepada petani, sebagai penerima manfaat atau penyalur langsung. Dana yang diterima itu dipergunakan untuk membeli pupuk jenis apa saja, sesuai HET yang diatur pemerintah.
"Petani tidak lagi montang manting mencari tambahan pupik subsidi yang kurang ke daerah lain, dan ngopeni tanaman dengan ringan serta hasil maksimal," imbuh dia.
Pada musim tanam (MT) I yang dimulai Oktober lalu, ada sekitar 43 ribu hektar sawah di wilayah kabupaten Sragen, yang ditanami padi oleh peran. Jika pemupukan berjalan baik dan jauh dari hama, maka hasil maksimal yang akan dipanen pada awal tahun 2021, per hektar bisa menghasilkan gabah kisaran 7 - 8 ton.
"Sekali lagi kalau misal diberi pilihan, KTNA Sragen lebih memilih BLT ketimbang mengambil pupuk dengan kartu tani. Dengan uang bantuan, petani bisa memilih pupuk sesuai harapan," tegas Suratno. (OL-13).
Baca Juga: Kebakaran Pabrik Kasur
PEMERINTAH Desa (Pemdes) Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa 2024 kepada warga lansia dan miskin ekstrem.
AHLI dari kubu AMIN, Faisal Basri, menyebut bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hanya untuk mendongkrak perolehan suara pasangan capres dan cawapres tertentu.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Pangan sebesar Rp600 ribu akan cair di bulan Ramadan.
BANYAK faktor yang mendukung bahwa kemiskinan ekstrem masih sulit untuk ditekan hingga 0% pada tahun ini seperti yang ditargetkan pemerintah
Pengamat menyebut kemiskinan ekstrem 0% tahun ini sulit tercapai, meski anggaran bansos termasuk BLT dan bantuan beras sudah digelontorkan.
Pemberian bantuan langsung tunau (BLT) dan bantuan cadangan pangan beras diharapkan bisa menekan tingkat inflasi.
Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap dilakukan meski kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
PEMERINTAH saat ini terus berupaya memperbaiki beberapa prinsip pelaksanaan subsidi pupuk. Dari yang semula hanya berbicara penerima manfaat, skema-skema subsidi,
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritisi rendahnya serapan pupuk subsidi yang baru mencapai 32,6% dari total alokasi 9,55 juta ton.
Aplikasi digital I-Pubers memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi, karena cukup dengan membawa KTP asli ke kios.
Kementan pastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved