Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KESAL dengan aktivitas angkutan batubara yang melintas, warga terutama emak-emak di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan melakukan penghadangan di jalan lintas Lahat-Muara Enim tersebut. Mereka menolak dengan tegas banyaknya angkutan batubara yang selalu melintas, apalagi akibat angkutan batubara tersebut kerap kali menimbulkan debu.
Akibat penghadangan dilakukan sejak Senin (28/9) itu, kemacetan lalu lintas pun tidak bisa dihindarkan. "Rumah kami dipinggir jalan sudah kena debu dari angkutan batubara yang melintas setiap malam, mulai pukul 18.00 WIB. Belum lagi kalau (muatan truk) sudah kosong, mereka selalu berjalan kencang," kata Dasimah, warga Desa Gunung Kembang, Selasa (29/9).
Diketahui, angkutan batubara masih bebas melintas saat ini, padahal Gubernur Sumsel Herman Deru sudah mengeluarkan Pergub No 74/2018 yang melarang mobil angkutan batubara melintas di jalan negara.
Camat Merapi Timur, Miharta mengatakan, aksi emak-emak menghadang angkutan batubara ini sudah kesekian kalinya, sebab angkutan batubara masih melintas dengan bebas. Akibat dari aksi ini, kemacetan pun terjadi di sepanjang jalan lintas tersebut.
"Masyarakat emosi karena truk batubara terus melintas. Masyarakat juga sudah diminta untuk tetap tenang, dan kita mediasi dengan Pemkab Lahat," terang dia.
Miharta mengatakan pihaknya akan mengawal hingga ada titik terang dan semua permintaan warga yang terdampak akibat melintasnya truk batubara ini semaksimal mungkin. "Kami juga meminta agar Bupati Lahat segera memanggil perusahaan batubara," kata dia.
Sedangkan Bupati Lahat, Cik ujang mengatakan permasalahan ini sedang dalam proses penyelesaian. Namun pihaknya meminta kepada masyarakat untuk tetap bersabar dan tidak kembali melakukan demo.
"Saya sudah meminta agar mereka (emak-emak) menyetop dulu aksi demo ini, karena kita juga harus tetap memikirkan para pengendara lain yang ikut terjebak dalam kemacetan akibat demo ini," jelasnya.
Menanggapi aksi emak-emak ini, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, pihaknya akan mengecek laporan terkait angkutan batubara yang masih melintas di jalan negara. "Nanti akan saya cek. Jadi memang dari Pergub yang sudah saya keluarkan, tidak ada toleransi bagi angkutan batubara jika melintas di jalan negara. Yang ditoleransi adalah jika angkutan batubara itu dari tambang batubara ke stokfile," tandasnya. (R-1)
Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga bulan juni total inflansi Kabupaten OKU Timur berada posisi 2,14%.
PETUGAS Damkar Lubuklinggau. Sumsel, berhasil menyelamatkan seekor anak kucing yang telah terjebak di dalam sumur sedalam 5 meter.
BUAYA liar bermoncong panjang atau biasa disebut senyulong ditemukan terperangkap di jaring ikan di aliran anak sungai Musi oleh warga.
TIM gabungan Resmob Polres Mesuji dan Resmob Polda Lampung dibantu Polres Musi Manyuasin meringkus H, 54, pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan korban seorang siswi.
MOTIF pembunuhan pegawai koperasi yang mayatnya dicor oleh pengusaha toko pakaian distro di Palembang, Sumatra Selatan, akhirnya terungkap.
Otak pembunuhan terhadap karyawan koperasi simpan pinjam yang jasadnya dicor di belakang ruko Distro, akhirnya diringkus polisi gabungan.
Serorang residivis babak belur dihajar massa setelah terpergok mencuri sepeda motor. Kepolisian mengamankan pelaku ke Mapolres Brebes.
PIHAK kepolisian mulai membubarkan massa aksi yang masih bertahan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).
POLRI mengantisipasi aksi massa usai pengumuman hasil Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU pada Rabu, 20 Maret 2024, malam.
AKADEMISI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengkritik keras tingkah pemerintah yang disebut sudah merusak demokrasi.
POLISI mengambil tindakan untuk membubarkan massa demo Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang memblokade ruas Tol Dalam Kota, tepatnya di depan gedung DPR/MPR.
Aksi serentak mahasiswa 11 Januari lalu, membuktikan ada puluhan ribu mahasiswa yang memiliki kegelisahaan yang sama terhadap kondisi bangsa
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved