Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Beberapa petani mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Akibatnya mereka terpaksa harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya hingga tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan pupuk bersubsidi.
Petani asal Kecamatan Pedes Kusnadi mengatakan padahal saat ini sawahnya yang baru berumur 1 bulan memasuki masa pemupukan.
"Tetapi pupuk subsidi sangat sulit kita temukan," kata Kusnadi, Senin (7/9).
Kusnadi yang memiliki sawah kurang dari 1 hektare (ha) itu terpaksa membeli pupuk yang harganya Rp650.000 per kuintal.
"Biasanya kalau pupuk subsidi itu hanya Rp190.000 per kuintalnya," ungkap Kusnadi.
Hal serupa diungkapkan Abdul Hamid. Petani asal Jayakerta tersebut pasrah karena tidak adanya pupuk urea dan TSP. Ia mengatakan kios yang ada d Desa Kampung Sawah dan Medangasem tidak lagi memiliki urea dan TSP. "Pemilik kios beralasan belum ada kiriman dari distributor pupuk," keluh Hamid.
Padahal, menurut Hamid, untuk 1 ha sawah dibutuhkan 300 kilogram (kg) urea dan 300 kg TSP, untuk pembibitan 20 kg. "Paling lambat, selesai tandur 20 hari, harus sudah diberi urea dan TSP," jelasnya.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Karawang Entoh Hendra Permana mengaku menyadari keresahan petani soal kelangkaan pupuk bersubsidi saat ini. Pasalnya pupuk merupakan kebutuhan dasar bagi petani untuk melakukan kegiatan tanam, selain air. Apalagi kegiatan tanam tidak bisa ditunda.
"Kita menyadari kalau kami di-bully gara-gara pupuk. Namun, kami tetap berupaya," kata Entoh.
Menurutnya, hingga Agustus 2020 Karawang mengalami kekurangan pupuk bersubsidi sebesar 838 ton dari kebutuhan pupuk bersubsidi sebesar 52.000 ton. Atau berdasarkan RDKK 56.000 ton, Karawang hanya mendapat kuota 38.000 ton.
"Pengurangan kuota pupuk bersubsidi itu ketentuan pemerintah," papar Entoh.
Kuota tersebut diperuntukkan bagi 66.000 petani pemilik dan penggarap yang luas sawahnya kurang dari 2 ha. Akibat pengurangan kuota itu, kata Entoh, pupuk bersubsidi di Karawang langka. Sementara untuk pupuk nonsubsidi masih normal.
Yang membedakan dari keduanya, kata Entoh, adalah harga. Harga pupuk bersubsidi sekitar Rp180.000 per kuintal, sementara nonsubsidi Rp380.000 hingga Rp440.000 per kuintal.
"Harga pupuk subsidi sudah ditentukan. Jadi, kalau ada yang harganya mahal. Itu pupuk nonsubdidi," ucapnya.
Baca juga: Krisis Air Bersih Landa 11 Desa di Klaten
"Kebutuhan sampai Desember tahun ini 11.000 sampai 12.000 ton," ucap Entoh.
Menurut Entoh, kecil kemungkinan adanya penimbunan pupuk bersubsidi sebab pupuk bersubsidi dikeluarkan dan disalurkan berdasarkan kuota yang ditetapkan.
"Kalau petani (yang mendapat pupuk bersubsidi) sudah tanam, berarti jatah pupuknya sudah diambil," lanjutnya.
Untuk mengatasi kelangkaan itu, Dinas Pertanian Karawang telah mengajukan tambahan kuota ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya, imbuh Entoh, juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Hanya saja, sejauh ini belum ada tanggapan.
"Kita belum tahu apakah kuota bakal ditambah atau tidak," pungkas Entoh. (OL-14)
Survei dilakukan oleh lembaga survei Indikator pada periode 12-20 Mei 2024. Penarikan survei dilakukan kepada 1.200 orang di seluruh kecamatan
Konservasi mangrove ini tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga pada pengembangan bibit mangrove yang berkualitas.
Kami berkomitmen menyediakan destinasi hijau perkotaan yang unik dengan pengalaman berbelanja mewah kelas dunia.
Program WASH+ mengintegrasikan solusi inovatif di bidang air dan sanitasi.
SK dukungan tersebut telah diserahkan langsung Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada Aep Syaepuloh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, membuka ruang perdamaian dalam kasus anak yang melaporkan ibu kandungnya terkait harta warisan.
Menyikapi tingginya harga cabai rawit merah di tingkat konsumen, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian menggelar aksi stabilitas pasokan harga pangan.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Diketahui, cuaca panas terjadi di Padang sejak dua pekan belakangan ini. Seluas 4.200 hektare lahan pertanian di Padang terancam kekeringan.
RAUT wajah rasa kekecewaan bercampur murung sulit disembunyikan oleh ribuan petani bawang merah di kawasan Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
Petani di daerah tersebut berharap ada perhatian dan solusi dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan air untuk lahan persawahan agar panen tetap berkelanjutan.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved