Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERSEDIAAN anggaran penanganan covid-19 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ditaksir masih mencukupi hingga akhir tahun nanti. Sampai sekarang, tingkat penyerapan anggaran penanganan covid yang dialokasikan sekitar Rp100 miliar itu sudah mencapai sekitar 70%.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah, menuturkan penggunaan anggaran covid-19 betul-betul harus selektif. Artinya, setiap usulan yang diajukan sesuai perencanaan, harus diperhitungkan matang sehingga penggunaannya efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
"Kita masih punya anggaran yang belum dipakai untuk covid-19. Mudah-mudahan cukup sampai akhir tahun. Yang sudah terpakai kira-kira 70%," terang Cecep kepada mediaindonesia.com, Rabu (12/8).
Pun untuk tahun depan, kata Cecep, APBD Kabupaten Cianjur akan mengalokasikan kembali anggaran penanganan covid-19. Alasannya, pandemi covid-19 belum ada kepastian kapan berakhir.
"Covid itu kan belum bisa kita prediksi kapan itu berakhir. (Anggaran) tetap akan kita alokasikan (untuk tahun depan)," tutur Cecep.
Untuk besarannya, Cecep belum bisa menyebutkannya. Alasan Cecep, pengalokasian besaran anggarannya akan disesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat menyangkut pandemi covid-19.
"Nah, untuk besarannya belum. Jadi kita akan alokasikan sesuai regulasi dari pusat. Di pusat kan masih dalam status tanggap darurat, jadi kita alokasikan di biaya tidak tetap. Nanti perkembangannya seperti apa, kita sesuaikan dengan pusat dan provinsi," pungkasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur, Dedi R Sudrajat, mengatakan anggaran penanganan covid-19 akan terus dialokasikan selama terjadinya pandemi. Pemkab Cianjur selalu berkoordinasi dan menunggu instruksi dari kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
"Kalau sampai kapannya, mungkin tidak terbatas. Kalau ini terus terjadi, kita pasti menunggu kebijakan pusat juga apakah pandemi ini pulih atau belum," terangnya.
baca juga: DPRD Bali Minta Gubernur Transparan Dana Stimulus Untuk UKM
Dedi menyebut alokasi anggaran paling besar berada pada sektor kesehatan. Selanjutnya untuk jaring pengaman sosial bagi warga terdampak covid-19. Bahkan, kata Dedi, perencanaan anggaran penanganan covid-19 juga mulai diproyeksikan untuk tahun depan. Sebab, jika tak dilakukan proyeksinya, khawatir bakal keteteran seandainya pandemi covid-19 masih terus berlanjut.
"Pada prinsipnya, kita berupaya maksimal mengantisipasi dari sisi anggaran. Tapi kita tergantung kebijakan dari pusat dan provinsi karena tak bisa dipisahkan," tandasnya. (OL-3)
Pepeling merupakan inovasi yang dikonsep memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.
Dengan enam kursi di DPRD Cianjur, Wahyu bisa maju
Polres Cianjur menahan dua orang yang diduga menyalahgunakan elpiji subsidi 3 kilogram untuk meraup keuntungan pribadi.
Pasangan Herman-Ibang berpihak kepada para pedagang, terutama pengembangan berbagai infrastruktur di kawasan pasar.
Setahap demi setahap terus dilakukan pembangunan septic tank di lingkungan masyarakat
Hingga saat ini atau hampir 9 tahun berjalan, belum dilaporkan ada kasus rabies di Cianjur.
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
PERUM Bulog mengaku belum bisa melaksanakan kebijakan penetapan HPP gabah petani yang ditetapkan Bapanas, karena saat ini penyerapan masih berlaku di penggilingan.
UNTUK mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran kegiatan Tahun 2023, Ditjen Bina Adwil menggelar Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas tahun ini.
ANGGOTA Komisi C DPRD DIY Widi Sutikno mengingatkan Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun anggaran 2023 harus tepat sasaran
Diharapkan pemerintah daerah bisa mempercepat penyerapan anggaran 2022
GUBERNUR Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta kepala daerah kabupaten/kota di provinsinya mengoptimalkan penyerapan anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved