Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
RATUSAN pedagang kaki lima yang terdiri dari pedagang asongan hingga pedagang tradisional di Tasikmalaya, Jawa Barat mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 01 Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Deklarasi yang digelar di eks Terminal Cilembang, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jabar itu, dihadiri oleh pedagang asongan, PKL, dan sejumlah pedagang pasar tradisional di Kota Tasikmalaya, seperti pasar Pancasila, Pasar Rel, Pasar Induk Cikurubuk, Singaparna, dan Manonjaya.
"Semua simpatisan tersebut berasal dari kaum emak-emak yang tidak lain mereka sebagai penjual asongan, pedagang kaki lima (PKL) dari Jalan HZ Mustofa, Dadaha, Alun-alun, Indihiang dan para pedagang pasar Cikurubuk, Pasar Rel, Pancasila, Singaparna, Manonjaya. Simpatisan emak-emak mendukung pasangan calon nomer urut 01, Jokowi-Amin mengingat mereka telah merasakan berbagai ekonomi yang diberikannya melalui Kartu Sakti," kata, Ketua Jaringan Perantau Asli Tasik (Japati) Junen Hudaya, Kamis (28/2).
Selain deklarasi, para pedagang juga menyelipkan harapan bagi pasangan Jokowi-Amin ketika terpilih nanti. Salah satunya ialah rumah gratis karena selama ini pedagang itu mengakui belum memiliki rumah yang layak huni.
Baca juga : Relawan Pemuda Pancasila Siap Menangkan Jokowi-Ma'ruf
"Memang selama ini mereka telah menikmati berbagai Kartu Sakti yang dikeluarkannya oleh Jokowi- Jusuf Kalla mulai dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Sejahtera, Kartu Tani. Sedangkan, kedepan mereka juga mengharapkan supaya pembangunan jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas) yang dibangun pemerintah Jokowi dapat meningkat pada kesejahteraan masyarakat meski harga BBM telah mengalami penurunan," ujar Junen.
Susilawati, 37, warga Kampung Petir Dadaha, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya mengaku, program kerja Jokowi selama ini sangat dirasakannya sebagai warga. Ia pun mengungkapkan telah mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahrteraannya berkat bantuan yang diberikan pemerintah lewat sejumlah kartu yang dimilikinya.
"Kami mendukung pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Amin untuk melanjutkan kembali dan jika ganti Presiden dipastikan tidak tentu mereka bekerja sungguh-sungguh seperti pak Jokowi sekarang ini. Kami setiap empat bulan sekali, Alhamdulilah menerima uang balita senilai Rp600 ribu, sekolah anak Rp225 ribu, dan beras. Peningkatan perekonomian sekarang ini sangat terasa," tuturnya. (OL-8)
PKL yang mendapatkan kartu kuning akan dibawa ke pengadilan (tipiring). Tipiring dilakukan guna memberikan soft terapi pada pedagang.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja membongkar ratusan bangunan liar berupa lapak-lapak liar di sepanjang Jalur Puncak, Senin (24/6) siang.
Apabila ada yang tetap membandel masuk ke kawasan tersebut petugas akan segera melakukan penertiban.
Taman Jati Pinggir di Tanah Abang, Jakarta Pusat, kondisinya memprihatinkan. Fasilitas taman rusak dan beralih fungsi menjadi lapak pedagang, dan penampungan barang bekas.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved