Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEPOLISIAN Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) hari ini, Selasa (29/1) menyita sebanyak 357 eksemplar Tabloid Indonesia Barokah.
Rencananya tabloid yang dinilai meresahkan masyarakat itu akan dikirim ke sejumlah masjid di 7 kecamatan dalam dua kabupaten.
Kepala Bidang Humas Polda Kalteng Komisaris Besar Hendra Rochmawan ketika dihubungi, Selasa (29/1), menjelaskan kronologi pengungkapan penyitaan tabloid ini bermula setelah pihaknya dihubungi oleh Kantor Pos Palangka Raya dan Bawaslu Provinsi Kalteng tentang adanya kiriman ratusan tabloid Indonesia Barokah yang masuk ke Kalteng melalui pos.
"Setelah mendapatkan laporan itu, kita bersama Bawaslu datang ke Kantor Pos Palangka Raya," ujarnya.
Setelah dilakukan perhitungan bersama, menurut Hendra, jumlah tabloid yang dikirim lewat kantor Pos Palangkaraya itu jumlahnya mencapai 119 sampul surat dan dalam setiap sampul surat ada 3 eksemplar.
"Sehingga tabloid ini totalnya mencapai 347 eksemplar," jelasnya.
Baca juga: Bawaslu Terus Lakukan Investigasi Tabloid Indonesia Barokah
Menurut rencana, kata Hendra yang pernah menjabat Kapolres Palangka Raya itu ratusan tabloid ini akan dikirimkan kepada sejumlah masjid yang berada di 7 kecamatan di Kabupaten Kapuas dan Barito Utara.
Saat ini ratusan tabloid sudah diamankan di Polda Kalteng setelah diserahkan langsung oleh pihak Banwaslu kepada aparat kepolisian.
"Hingga saat ini kita belum menemukan tabloid ini beredar di Palangka Raya," pungkas Hendra Rochmawan. (OL-3)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved