Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima suntikan dana totalnya Rp13,36 miliar guna mengatasi tengkes atau stunting dan kemiskinan ekstrem. Dana tambahan itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat. Pemberiannya dilakukan dalam bentuk dana transfer dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2023.
“Dengan alokasi tersebut, maka kami menyetujui untuk ditambahkan pada kegiatan yang harus tepat sasaran dan menyentuh langsung kepentingan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, di Gedung Dewan, dalam keterangan resmi, Senin (6/11).
Prasetyo mengatakan, tambahan anggaran yang masuk ke APBD-P TA 2023 itu telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.
Baca juga: Tengkes di DIY Turun 5% dalam Empat Tahun
Sementara itu, Ketua TAPD DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, merinci dana transfer pemerintah pusat akan dialokasikan senilai Rp5,96 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Sedangkan Rp7,36 miliar akan dipakai untuk penanganan dan penurunan angka stunting di DKI Jakarta.
“Insentif dari pemerintah pusat itu tujuannya sudah ditetapkan yakni untuk mengurangi status stunting dan kemiskinan ekstrem,” kata Joko.
Baca juga: NasDem Minta Heru Budi Fokus Atasi Kesenjangan Sosial di Jakarta
Dia mengeklaim tentang tambahan dana itu diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov DKI, karena dinilai berhasil menangani stunting dan kemiskinan ekstrem.
”Makanya insentif itu diberikan kepada kita, karena dinilai berhasil,” ungkapnya. (Ssr/Z-7)
Hasil inovasi mereka, disosialisasikan kepada para ibu anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Brebes.
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Mahasiswa IPB membuat inovasi berupa abon telur agar anak-anak balita bisa mengonsumi telur dalam bentuk lain guna pemenuhan gizi mereka. Ini upaya pencegahan stunting di Kabupaten Brebes.
Perlu kerja pentahelix dan sinergi kolaborasi untuk membangun komitmen yang kuat dalam penanganan dan pencegahan stunting. Termasuk dukungan regulasi
Pada Hari Anak Nasional (HAN) tahun ini, fokus utama adalah melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya dan stunting.
Kementerian Kesehatan mengatakan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 adalah momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, terutama dari stunting dan polio.
Upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem kuncinya ada di kepala desa, camat, hingga bupati dan wali kota.
PEMERINTAH tengah mengejar target untuk penurunan angka kemiskinan dan Kemiskinan ekstrem. Penurunan angka kemiskinan 7,5 persen, dan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024.
Pemerintah telah menargetkan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 mencapai 0 persen. Muhadjir Effendy menilai mustahil untuk mencapai angka tersebut.
Turunnya angka kemiskinan ekstrem tak terlepas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten melalui program di setiap poerangkat daerah teknis.
PENJABAT (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
Pemprov DKI Jakarta mengklaim tingkat kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta mengalami tren penurunan. Khususnya untuk data Maret 2023 dibandingkan periode yang sama pada 2022
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved