Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mendorong agar Pemprov DKI Jakarta memiliki peta jalan atau 'roadmap' dalam hal pengendalian pencemaran udara.
Dengan hadirnya peta jalan yang jelas, maka Pemprov DKI akan memiliki target-target terukur yang disertai dengan langkah kebijakan yang harus dilakukan guna menangani polusi udara.
Dengan demikian, kinerja Pemprov DKI dalam mengatasi polusi udara bisa diukur berdasarkan capaian target dalam peta jalan tersebut.
Baca juga : Pemprov DKI Bentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara, Ini Tugasnya
"Saya pikir membutuhkan pertama semacam roadmap. Jadi ada tahapan-tahapan," kata Pantas saat dihubungi, Selasa (5/9).
Menurut dia, dengan adanya peta jalan, Pemprov DKI pun harus terus-menerus konsisten melakukan berbagai langkah untuk mengatasi polusi udara. Sehingga, pengentasan polusi udara tidak hanya secara periodik dan kasuistis seperti yang sedang terjadi saat ini.
Baca juga : Masker Bedah Bisa Jadi Pilihan Saat Udara tidak Sehat
"Juga yang perlu adalah konsistensi," ujarnya.
Menurut dia, di atas kertas, Pemprov DKI sudah memahami apa yang harus dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Namun, ia menegaskan harus ada tahapan serta indikator tertentu di mana langkah ekstrem diperlukan guna mengurangi polusi udara semakin buruk.
Peta jalan juga berfungsi mendorong berbagai pihak guna turut berkontribusi dalam pengurangan polusi udara.
"Emisi dari dulu sudah kita, tapi kan stop gitu aja. Jadi ini saya pikir harus terus dilakukan. Seiring dengan waktu siapa tahu suatu ketika apakah izin-izin tertentu bisa dicabut," tukas politikus PDIP itu. (Z-5)
Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-2 terburuk di dunia dengan angka 177 atau masuk dalam kategori tidak sehat.
Kualitas udara Jakarta tercatat tidak sehat bagi kelompok sensitif pada Senin (22/7) pagi ini seperti dinyatakan dalam laman IQAir, Msyarakat disarankan mengenakan masker saat keluar rumah.
Konsentrasi PM 2.5 di Jakarta saat ini setara 12,2 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kualitas udara di Jakarta pada Selasa (16/7) pagi masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dan Jakarta menduduki peringkat keenam sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Kualitas udara di Jakarta pada Senin (15/7) pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki posisi kelima sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Kualitas udara di DKI Jakarta kembali menjadi salah satu yang terburuk di dunia atau masuk kategori tidak sehat setelah beberapa hari sebelumnya membaik.
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved