Pakar Sebut Kebijakan WFH Tidak Akan Efektif untuk Kurangi Polusi Jakarta

PAKAR Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menyatakan kebijakan work from home (WFH) tidak akan efektif untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Pemerintah meyakini WFH akan menjadi kunci penyelesaian masalah polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya. Namun, WFH perlu insentif lain dan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Sekalipun pemerintah berusaha keras mempromosikan WFH sebagai solusi, keraguan terhadap keefektifan langkah ini muncul. Salah satunya adalah ketidakpastian apakah perusahaan-perusahaan akan mengadopsi kebijakan ini secara luas. Selain itu juga tidak ada kepastian WFH akan benar-benar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan signifikan.

Baca juga: Dampak Ekonomi WFH Pemprov DKI Dinilai tidak Signifikan

Hidayat menyambaikan terdapat beberapa aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Salah satunya meskipun WFH dapat mengurangi jumlah kendaraan dari rumah ke kantor, dampaknya mungkin terbatas.

“Sebagian besar polusi udara di Jakarta berasal dari kendaraan bermotor. Bisa jadi karyawan yang statusnya bekerja WFH namun mereka tetap menggunakan kendaraannya untuk berbelanja dan saling berkunjung. Tingkat kedisiplinan para pekerja tersebut untuk tetap dirumah sangat sulit dicapai. Kemungkinan besar yang akan terjadi adalah WFH berlaku namun tidak mengurangi mobilitas kendaraan bermotor bahkan karena WFH akan menambah kemacetan di Jakarta terutama di tempat-tempat berbelanja dan wisata,” kata Hidayat, Rabu, (16/8).

Baca juga: Punya Pemantau Kualitas Udara Rp7 Miliar, Pemprov DKI Didorong Lebih Transparan

Lebih lanjut, kontribusi polusi yang besar lainnya di Jakarta adalah polusi udari dari kawasan Industri disekitar Jakarta. WFH untuk mengurangi polusi udara akan sia-sia jika polusi dari kawasan industri Jabodetabek tidak ikut berkurang.

Selain itu, penerapan WFH secara luas dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. WFH yang terlalu ketat akan mematikan ekonomi kecil seperti seperti usaha kuliner, transportasi umum, dan sektor ritel. Langkah ini perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu ekonomi lokal.

Solusi Lebih Efektif

Menurutnya, beberapa hal yang bisa menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta adalah memberikan insetif.

Pertama, diversifikasi sumber energi, beralih ke sumber energi bersih dan terbarukan untuk keperluan energi, seperti listrik dan transportasi, dapat mengurangi kontribusi polusi udara dari pembakaran bahan bakar fosil.

Kedua, investasi dalam transportasi publik. Pengembangan dan perluasan sistem transportasi publik yang efisien, nyaman, dan terjangkau dapat mendorong lebih banyak orang untuk beralih dari kendaraan pribadi, mengurangi lalu lintas dan emisi.

Ketiga, pemberlakuan standar emisi yang ketat. Menegakkan standar emisi yang lebih ketat untuk kendaraan bermotor dapat mengurangi polusi langsung dari sumbernya.

Keempat, kampanye kesadaran publik. Mengedukasi masyarakat tentang dampak polusi udara dan pentingnya partisipasi dalam solusi berkelanjutan dapat memicu dukungan lebih luas dan perubahan perilaku.

“Upaya untuk mengatasi masalah polusi melalui kebijakan WFH perlu diperhitungkan dengan seksama. Kendati berpotensi sebagai solusi, langkah ini harus didukung oleh insentof lain termasuk untuk perusahaan, dan masyarakat lainnya yang terdampak,” tegas Hidayat.

Dia menegaskan dalam menjalankan WFH, kesadaran individu untuk mengurangi mobilitas kendaraan pribadi dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah langkah ini benar-benar efektif dalam menanggulangi polusi udara di Jakarta dan mendorong perubahan positif dalam lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

(Z-9)