Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup masih mengkaji dugaan debu hitam batu bara yang mulai bermunculan kembali di permukiman kawasan pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.
Hal tersebut belum diketahui apakah berasal dari PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang tengah melakukan pemindahan dan pengosongan timbunan batu bara atau bukan.
"Jadi itu yang sedang dikosongkan, mereka minta waktu 90 hari untuk mengosongkan timbunan-timbunan batu bara yang ada di situ," kata Humas DLH DKI Jakarta Yogi Ichwan kepada Media Indonesia, Rabu (7/9).
Ia melanjutkan, operasional PT KCN sudah berhenti total. Oleh karena itu, pihaknya akan mendalami sumber debu batu bara masih mencemari kawasan marunda.
“Kita sudah mengutus tim untuk mempelajarinya, kita akan memperdalam apakah pengaruh dari kcn atau sumber yang lainnya,” ujarnya.
Yogi menjelaskan PT KCN meminta waktu hingga 3 bulan untuk mobilisasi guna mengosongkan stock pile. Ia juga memastikan PT KCN sudah tidak beroperasi kembali.
“Iya, kalau operasional KCN sudah tidak beroperasional lagi ya sebagai pelabuhan, tetapi memang masih ada aktivitas pengosongan stock pile tadi,” tukasnya.
Baca juga: Warga Marunda: Pemprov DKI Harus Pastikan KCN tidak Beroperasi
Pemberitaan sebelumnya, warga-warga yang tinggal di wilayah Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, kembali mengeluhkan debu mencemari lingkungan rumah hingga sampai ke area 'Rumah Si Pitung'.
Salah seorang warga Marunda, Cecep Supriadi, mengatakan debu hitam pekat mencemari lingkungan mereka sejak Sabtu (3/9).
"Waktu Sabtu itu debu masuk dari pagi sampai siang. Sampai sekarang juga debunya masih banyak banget," kata Cecep kepada wartawan di Jakarta Utara, Senin (5/9).
Cecep mengatakan debu mengendap ke lantai dan mengotori permukiman setelah sebelumnya sempat berembus angin kencang.
"Debunya sama hitam pekat kayak sebelumnya. Banyak sekali ini, karena dari kemarin angin kencang," ucap Cecep.(OL-5)
PELAKSANAAN latihan para atlet trialton Olimpiade Paris 2024 di Sungai Seine, Paris, yang dijadwalkan pada Minggu, (28/7), dibatalkan karena polusi dan pencemaran.
SEKITAR 89% penduduk Indonesia mengharapkan pemerintah memastikan fasilitas publik yang efisien, seperti menerapkan denda lebih tinggi bagi mereka yang mencemari pasokan air publik.
MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 telah memutus perkara pencemaran Laut Natuna Utara Perairan Indonesia dengan terdakwa Mahmoud Mohamed Abdelaziz
Jangka pendek, bahaya timbel bisa masuk ke tubuh melalui inhalasi atau ingesti yang dihirup atau pun melalui makanan yang terserap oleh darah dan mengganggu fungsi organ.
KRISIS air menjadi ancaman seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, sungai-sungai yang menjadi sumber air bersih kini malah dipenuhi dengan sampah plastik dan limbah industri.
Dalam prakiraan indeks kualitas udara (AQI) kota Bandung, dari Rabu (15/5) sampai Jumat (17/5), tingkat polusinya tidak sehat.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved