Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar tengah menjadi buah bibir. Pasalnya, dia memiliki kriteria yang lengkap untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta mengantikan Anies Baswedan, yang akan purnatugas pada 16 Oktober.
“Karena itu, sosok Pj Gubernur DKI haruslah sosok yang mampu menjaga stabilitas politik maupun sosial, sehingga roda pemerintahan dan pelayanan tetap berjalan baik,” kata Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS, Sabtu (3/9).
Beredar sejumlah nama calon Pj Gubernur DKI di antaranya adalah Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro.
Baca juga: Dukung Anies, SKI Sambangi DPW NasDem dan PKS di Jateng dan Yogyakarta
Namun, menurut Fernando, sejumlah kriteria perlu dimiliki oleh Pj Gubernur DKI. Misalnya, memiliki kapasitas yang memadai karena tantangan yang dihadapi begitu kompleks.
Terlebih, DKI Jakarta merupakan barometer perpolitikan nasional sehingga stabilitas politik perlu dijaga. Selain itu, DKI memiliki penduduk yang multikultur dengan kehidupan sosial masyarakatnya yang penuh dinamika.
Dengan kompleksitas masalah yang begitu besar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berhati-hati dalam menempatkan seorang Pj Gubernur DKI. Tentunya seorang Pj Gubernur harus mempunyai pengalaman birokrasi dan netral.
“Saya melihat Bahtiar, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, bisa mengemban amanah untuk menjadi Pj Gubernur DKI,” tegasnya.
Fernando mengungkapkan Bahtiar juga mampu mengendalikan stabilitas politik dan sosial di Jakarta. Itu termasuk dalam membangun komunikasi di internal pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga pusat.
Selain itu, sebagai seorang ASN, Bahtiar dinilai memegang teguh sikap netral, sehingga sosoknya dapat diterima semua pihak.
“Tidak banyak pejabat tinggi madya yang memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti Pak Bahtiar. Tapi tentunya semuanya dikembalikan kepada Pak Jokowi,” ungkapnya.
Di bawah komando Bahtiar, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri, pernah meraih nilai terbaik pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2022.
Hal itu berdasarkan piagam penghargaan yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV, Saor Silitonga kepada Ditjen Polpum usai mengantongi nilai IKPA tertinggi sebesar 99,16 poin.
Penghargaan IKPA ini terbagi dalam tiga kategori, yaitu Pagu Jumbo (Rp100 miliar ke atas), Pagu Besar (Rp30 miliar sampai dengan kurang dari Rp100 miliar), Pagu Sedang (Rp5 miliar-30 miliar) dan Pagu Kecil (kurang dari Rp5 miliar).
Bahtiar juga pernah dipercaya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri). (RO/OL-1)
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
NasDem bebaskan Anies Baswedan pilih wakil di Pilkada DKI
Cawagub Anies Baswedan disarankan bukan kader NasDem, PKB, dan PKS
Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan tak khawatir untuk melawan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah yang diambil NasDem dengan mengusung Anies di Pilgub DKI.
Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyebut PKB menyambut baik dukungan yang dilakukan oleh NasDem.
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved