Kasus Brigadir J, IPW: Bawahan Wajib Tolak Perintah Atasan Jika Tidak Sesuai Aturan

INDONESIA Police Watch (IPW) mendesak tim khusus internal bentukan Kapolri untuk memberikan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada personel polisi yang terbukti menghambat pengusutan perkara kasus penembakan Brigadir J oleh Bharada E di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

Diketahui, Inspektorat Khusus (Irsus) Polri melakukan pemeriksaan terhadap 25 personel kepolisian yang dianggap tidak profesional sehingga menghambat proses penyidikan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J.

"Mereka telah melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas," tegas Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (5/8).

Lalu, Sugeng juga menyinggung soal adanya aturan yang mengatur terkait adanya sikap dari bawahan yang wajib menolak segala perintah atasan apabila hal itu tidak sesuai dengan norma ataupun aturan yang berlaku.

Sugeng memaparkan soal Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pasal tersebut, kata Sugeng disebutkan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

"Pada kasus polisi tembak polisi di rumah Irjen Ferdy Sambo tersebut telah menyeret banyak anggota yang terpaksa harus diperiksa secara etik karena melakukan obstruction of justice. Sehingga, terjadi ketidakprofesionalan, ketidakproporsionalan dan tidak prosedural yang dilakukan terperiksa," ungkapnya.

Menurutnya, dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri yang menyatakan bahwa setiap Anggota Polri wajib, setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya.

Hal itu, kata Sugeng, demi menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri serta menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Maka Sugeng menyebut, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ke-25 anggota Polri dalam melakukan penanganan atas kematian Briptu Yosua sangat bertentangan dengan pasal 13 dan 14 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. (OL-13)

Baca Juga: Komnas HAM: Kasus kematian Brigadir J Makin Jelas