Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi DKI Jakarta sangat mengapresiasi kegiatan Program Pangan Bersubsidi yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kegiatan yang telah dilaksanakan sejak November 2021 hingga kini itu, telah mampu menjangkau masyarakat luas, khususnya penerima KJP di wilayah Jakarta.
"Saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemprov DKI, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang begitu berempati terhadap kesulitan dan beban warga Jakarta, utamanya di masa pandemi ini," kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (22/2).
Menurutnya, ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah yang harus didukung oleh para pengusaha.
"Sebagai wadah pengusaha, Kadin DKI menyambut baik program ini sehingga masyarakat terbantu dan bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau," ujar Diana.
Baca juga: Vaksin Booster Lansia di DKI Diberikan 3 Bulan Setelah Suntikan Primer
Pemprov DKI mengkhususkan penerima program ini kepada para buruh, guru honorer, pemegang KJP, Kader PKK, lansia, PHL/PPSU, penghuni rusun, kelompok disabilitas, dan pemegang Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Adapun produk pangan yang dijual murah antara lain, daging sapi (yang dijual murah seharga Rp 35.000/kg), daging ayam (Rp 8.000), ikan kembung (Rp.13.000/kg), beras premium (Rp 30.000/5 kg), susu UHT (Rp 30.000/karton), dan telur ayam (Rp 10.000).
Diana menambahkan, ditengah kondisi perekonomian yang belum stabil, tentu program semacam ini sangatlah dibutuhkan masyarakat. Dengan harga bahan pangan yang terjangkau, masyarakat bisa tetap memenuhi kebutuhan gizinya dengan baik.
"Saya berharap, warga Jakarta bisa memanfaatkan program Pemprov DKI ini dengan sebaik-baiknya. Dengan tercukupinya gizi, warga pun bisa hidup sehat," imbuh Diana.
Pendistribusian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat ini dilakukan antara lain, di Gerai Pasar Jaya, Jakgrosir, MeatShop Cakung, RPH Pulogadung/Cakung, dan Pasar Induk Beras Cipinang.
Diana juga mengingatkan agar warga DKI tetap mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 bisa diredam.
"Jangan lengah, tetap patuhi prokes dan vaksinasi booster. Bila warga Jakarta sehat, tentu perekonomian Ibu Kota bisa segera kembali pulih," pesannya. (RO/OL-09)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
KETAHANAN nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah.
Menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan Kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved