Anies Ingin Tambah Anggaran Belanja Tak Terduga Hingga Rp3 Triliun

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui mengusulkan kenaikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari Rp2,9 triliun menjadi Rp3,1 triliun.

Hal itu dikemukakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) saat rapat membahas revisi Kementerian Dalam Negeri atas dokumen APBD 2022 yang disahkan akhir tahun lalu.

Namun, hal ini tak disetujui oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Mujiyono. Pemprov DKI diketahui beralasan penambahan anggaran BTT selain untuk penanganan covid-19, juga untuk menambah pos anggaran gaji pekerja kontrak yang disebut Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP).

Anggaran gaji harus ditambah sebagai konsekuensi direvisinya nilai UMP DKI 2022 dari Rp4,4 juta menjadi 4,6 juta.

Mujiyono menegaskan anggaran BTT seharusnya digunakan hanya untuk kepentingan mendesak. Sementara itu, ia menilai penambahan gaji PJLP tidak mendesak dan bisa didapat dari Belanja Pegawai.

"Tiba-tiba ada PP yang diikutin Kepgub naik UMP menjadi Rp4,6 juta. Bingung lagi kan? Kalau bingung lagi, tidak bisa BTT dialihkan ke situ. Belanja pegawai saja dilimpahkan," ungkap Mujiyono saat dihubungi, Kamis (6/1).

Ia pun menilai persoalan usulan kenaikan BTT ini sulit untuk disetujui oleh DPRD karena diusulkan di luar rapat paripurna pengesahan APBD serta diusulkan saat DPRD dan Pemprov DKI telah sepakat dengan rancangan APBD sebelumnya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat itu meminta agar gubernur mengkaji kembali usulan tersebut dan memilih mengambil tambahan anggaran untuk kekurangan gaji PJLP dari pos yang lain.

Terlebih lagi sebelumnya, DPRD sudah mengupayakan untuk menambah anggaran gaji PJLP tersebut dengan mencoret sejumlah anggaran dan mengalihkan anggaran antara lain dana hibah.

"Kita nggak sempat naikkan (lagi) karena APBD keburu berproses di akhir tahun. Kita mau nyusul di Rp4,4 juta. Makanya kemarin menyesuaikan di rapat Banggar, pendapatan dinaikkan, beberapa program di-cut, salah satunya hibah dilarikan ke mana? Buat nambah penyesuaian anggaran untuk penyesuaian UMP Rp4,4 juta," tandasnya. (Put/OL-09)