Pemprov DKI Tegaskan Pembahasan APBD Transparan

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza memastikan, pihaknya dengan DPRD DKI Jakarta transparan dalam membahas anggaran baik APBD maupun APBD perubahan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan anggaran sesungguhnya sudah terwakilkan oleh para anggota DPRD DKI Jakarta. Dalam setiap rapat, Ariza menegaskan pihaknya selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada DPRD DKI untuk menyuarakan aspirasinya.

"Pembahasan anggaran itu mekanismenya memang harus transparan, harus terbuka dan akuntabel. Silakan masyarakat, kan ada perwakilan dari DPRD bisa melihat bahkan dilibatkan membahas. Draftnya juga ada pada masing-masing anggota dewan, masyarakat juga bisa melihat bersama anggota dewan," tegas Ariza di Balai Kota, Selasa (10/11).

Masyarakat menurutnya akan selalu dilibatkan melalui para anggota DPRD DKI. Tak hanya itu, dalam menyusun Kebijakan Umum Anggarah dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS), pihaknya mendasarkan alokasi anggaran pada usulan-usulan masyarakat yang masuk melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

"Jadi prosesnya itu terkait pembahasan APBD seperti tahun-tahun sebelumnya kan nggak berubah. Pelibatan masyarakat dan fraksi partai anggota dewan. Semua terlibat aktif sampai hari ini kan terus dibahas. Ini kan kita sedang membahas APBD Perubahan tahun 2020," jelasnya.

Sebelumnya, LSM FITRA menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak transparan karena melakukan pembahasan anggaran di Grand Cempaka Resor, Megamendung, Kabupaten Bogor. Penggunaan hotel di luar Jakarta untuk rapat disebut karena untuk tetap menerapkan protokol kesehatan diperlukan tempat rapat yang luas dibandingkan Gedung DPRD DKI.

Grabd Cempaka Resor merupakan hotel yang dikelola oleh BUMD DKI, PT Jakarta Tourisindo. (OL-13)

Baca Juga: Merapi Siaga, 812 Warga Magelang Mengungsi