DKI dan Bodebek Diminta Kompak Selamatkan Warga dari Covid-19

DALAM penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta kali ini tidak mengatur pembatasan mobilitas keluar masuk DKI Jakarta. Terutama dari kawasan penyangga yakni Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Bodebek).

Meski begitu, menurut Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna, yang terpenting DKI Jakarta dan Bodebek memiliki kesamaan kebijakan untuk menyelamatkan warga dari penyebaran covid-19.

“Sebenarnya, masalah perjalanan ini yang penting ada pengaturan dan pengawasan di aktivitas Ibu Kota. Karena warga dari Bodebek pergerakannya mengikuti itu. Makanya, saya bilang kalau DKI dan Bodebek memiliki perbedaan kebijakan, intinya harus satu yaitu  menyelamatkan warga dari penyebaran covid-19,” ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (16/9).

Baca juga: RW Zona Merah di DKI Turun, Jakarta Pusat Terbanyak

Sehingga, menurutnya, jika aktivitas memang sudah diatur pembatasannya, perjalanan akan mengikuti kegiatan.

Seperti dengan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa aktivitas perkantoran baik pemerintahan dan swasta dibatasi 25% pegawai. Sementara untuk industri operasional maksimal berjalan 50%.

Sementara itu, karena sebagian besar warga yang ke Jakarta dari Bodebek itu untuk bekerja. Mereka pun berpotensi menjadi imported case covid-19. Bahkan Bogor sebanyak 60%-70% itu menjadi imported case karena bolak-balik Jakarta-Bogor.

“Memang perjalananya tidak diatur tapi di hilirnya di tempat kerjanya diatur. Jadi orang hanya melakukan perjalanan kalau ada panggilan kalau ada kewajiban. Bagaimana pengaturannya di Jakarta,” jelasnya.

Pihaknya pun tidak menampik akan adanya perusahaan atau sektor yang tetap mempekerjakan pekerja di atas ketentuan kapasitas. Ini menjadi tugas dari personal dan badan untuk menerapkan protokol kesehatan dan ketentuan yang ada.

Selain itu, pekerja pun harus berani melapor jika ada pelanggaran yang dilakukan, baik oleh individu atau dunia usaha.

“Yang penting protokolnya dan yang paling penting pengawasannya dijalankan nggak. Sekarang pokoknya berani melapor gak kalau ada pelanggarann. Jadi saya kira kalau institusi wajib melaporkan supaya tidak ada pelanggaran,” pungkasnya. (OL-1)