Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Fenomena penawaran jasa mudik via media sosial (medsos) bukan hal yang baru. Kegiatan tersebut sudah berlangsung lama dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut saat ini menjadi sorotan lantaran pemerintah resmi melarang mudik Lebaran sejak 24 April 2020. Kebijakan tersebut sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19.
Tidak bisa dimungkiri masih banyak masyarakat perantau di wilayah Jabodetabek yang belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Saat ini, pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek sedang dipusingkan dengan warga yang harus mendapat sembako dan bansos.
"Persediaan hidup semakin menipis. Jadi, pulang kampung dirasa lebih aman dan nyaman. Ketimbang hidup di perantauan tidak bisa makan sampai waktu kapan," kata pengamat transportasi Djoko Setijowarno dalam keterangan resminya, Sabtu (2/5).
Namun, karena tak ada angkutan resmi yang beroperasi, maka mobil angkutan barang jadi pilihan.
Baca juga: PSBB DKI Jakarta Berbuah Manis
"Sekarang, karena ada larangan mudik, maka penumpang ditutupi penutup barang. Seolah-olah angkutan barang benar-benar membawa barang. Namun, dikelabui dengan penutup barang pada bak yang di dalamnya berisi sejumlah orang yang akan pulang kampung," papar Djoko.
Survei kedua Balitbang Kementerian Perhubungan pada April 2020 menunjukkan sekitar 24% warga masih berkeinginan mudik. Data pemudik tahun 2019 ada 18,34 juta orang mudik. Berarti masih 4,4 juta orang masih ingin mudik. Kendati sudah ada penurunan 13% dibandingkan survei pertama yang mencapai 37%
Data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Jateng), sejak pemerintah melarang mudik 24 April 2020, sudah ada 25.825 orang yang pulang kampung ke Jateng. Sebelumnya, ada 725.785 orang yang mudik pada periode 26 Maret-23 April 2020.
"Perantau yang belum sempat pulang ke kampung halaman ketika larangan mudik belum ditetapkan, berupaya sekarang pulang kampung. Mereka ini tidak termasuk orang yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah," kata Djoko. (OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved