Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai belum siap mengantisipasi banjir. Hal itu terlihat dari banjir yang melanda DKI Jakarta pada Selasa (17/12).
"Hal ini menunjukkan bahwa sistem drainase kota kita masih buruk, tidak berfungsi optimal, tidak mampu menampung luapan air hujan," kata Pengamat Tata Kota Nirwono Joga, Rabu (18/12).
Nirwono menuturkan hanya 33% drainase DKI Jakarta yang berfungsi baik saat ini. Selain itu, saluran air banyak tersumbat lumpur, sampah, dan limbah.
"Jaringan utilitas yang masih tumpang tindih dan tidak terhubung dengan baik antarsaluran air," bebernya.
Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Genangan Air di Jakarta Surut
Lanjutnya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Pemprov DKI untuk menangani permasalahan banjir Jakarta. Pertama, rehabilitasi saluran air bersamaan dengan revitalisasi trotoar.
"Pastikan saluran air berfungsi baik tidak tersumbat apa pun, terhubung baik dan lancar ke seluruh saluran air, fokus di kawasan yang rawan genangan air," ucap Nirwono.
Kedua, mengoptimalkan seluruh Ruang Terbuka Hijau (RTH) ibu kota sebagai daerah resapan dan penampungan air sementara. Penambahan RTH secara signifikan diperlukan.
"Ketiga, optimalkan revitalisasi situ, danau, waduk dikeruk, diperdalam dan dilebarkan. Jika perlu, merelokasi pemukiman warga yang berada tepat di pinggiran," ujar Nirwono.
Terakhir, kata dia, pemerintah pusat dan Pemprov DKI harus segera menyepakati penataan normalisasi atau naturalisasi sungai.
Menurutnya, kedua hal tersebut bisa dipadukan demi pembenahan yang lebih baik.
"Segera lakukan pembebasan lahan, relokasi pemukiman warga dan pelebaran badan sungai. Penataan tepi sungai utamakan di tempat yang paling sering kebanjiran seperti Kali Pesanggrahan dan Kali Ciliwung," tandasnya. (OL-2)
Lima konsep restorasi sungai ditawarkan, yakni restorasi hidrologi, restorasi ekologi, morfologi, sosial ekonomi, serta restorasi kelembagaan dan peraturan.
KEPALA Mitigasi Bencana ITB I Wayan Segara mengungkapkan, bencana banjir merupakan bencana yang rutin terjadi di Indonesia, terutama di musim hujan.
Banjir setinggi 50 cm merendam Purwodadi akibat hujan dan drainase yang tersumbat dari lumpur banjir sebelumnya.
Banjir di Jakarta Barat juga ada yang disebabkan oleh rob dan di Jakarta Timur akibat adanya turap kali yang jebol.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) menyebutkan bahwa banjir yang terjadi beberapa waktu lalu salah satunya akibat curah hujan ekstrem serta durasi hujan yang lama.
Genangan air yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada pekan lalu diakibatkan oleh buruknya sistem saluran air yang tidak berfungsi dengan baik.
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved