Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengusulkan penaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) untuk 2020.
Pada draf Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2020 anggaran sementara TGUPP tercantum dalam anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
Nilai anggaran sementara TGUPP yang diusulkan Rp26,5 miliar tanpa rincian, sedangkan anggaran TGUPP tahun 2019 Rp18,9 miliar. Berarti ada penaikan Rp7,5 miliar atau 40%.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah angka itu dan mengaku tidak tahu-menahu atas usulan itu.
"Tidak, tidak (berubah). Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," sanggahnya seusai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Kamis (3/10).
Anies berjanji akan memanggil jajaran Bappeda untuk mengkaji kembali usulan tersebut.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta mengkritisi usulan tersebut. Anggota DPRD dari Fraksi PSI William Aditya Sarana mengatakan peningkatannya sangat signifikan.
"Kalau enggak salah, target kan 40 dokumen. Jadi, kalau dihitung-hitung dengan anggaran hampir Rp29 miliar, sekitar Rp500 juta per dokumen," ungkap William di Gedung DPRD DKI, Kamis (3/10).
Alhasil William berpendapat bahwa kini dia belum melihat urgensi menaikkan anggaran TGUPP.
"Menurut saya, TGUPP itu tidak perlu. Nyatanya TGUPP itu tidak mencerminkan. Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu enggak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi, sebenarnya mboros-mborosi anggaran," tukasnya.
Selain itu, William menyoroti pengawasan. "Nah, itu juga yang kita jadikan perhatian karena kami di komisi A pun, walaupun itu anggaran dari Bappeda, tapi kami tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung ke TGUPP. Makanya, dilemanya di sini. Sudah anggaran besar, hasil tidak ada, kita tidak bisa mengawasi. Akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," tandasnya.
Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra mengungkapkan anggaran sementara yang dipastikan diusulkan Rp21 miliar. Nilai Rp26,5 miliar ialah angka yang disediakan untuk mengantisipasi adanya penambahan anggota TGUPP. (Put/J-2)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved