Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai NasDem menilai pernyataan Ketua Fraksi Partai Gerindra yang akan mengajukan dua nama calon wakil gubernur baru jika DPRD menolak dua cawagub yang ada saat ini hanyalah sekadar wacana.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. Menurutnya, sebaiknya Partai Gerindra tidak berpikir terlalu jauh. Saat ini, pihaknya masih menghormati dua cawagub yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diajukan bersama Partai Gerindra.
Baca juga: Jika Cawagub PKS Gagal, Gerindra Siap Ajukan Nama Baru
"Jangan terlalu jauh untuk berpikir ke sana. Boleh saja berencana tapi jangan terlalu jauh berandai-andai," terangnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (18/6).
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Abdul Ghoni, mengungkapkan pihaknya akan mengajukan dua nama cawagub baru jika tidak ada yang terpilih atau pemilihan yang dilakukan gagal karena jumlah anggota yang hadir saat pemilihan tidak kuorum.
Saat ini, sudah ada dua cawagub yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaiku. Kedua cawagub itu akan dipilih DPRD untuk mengisi posisi wagub yang kosong delapan bulan lamanya sejak ditinggalkan Sandiaga Uno yang maju sebagai cawapres pada Pemilu 2019.
Bestari yang juga anggota panitia khusus (pansus) pemilihan wagub pun menegaskan pihaknya tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait penentuan cawagub. Sebab, cawagub menjadi ranah dua partai yang mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada 2017 silam.
Baca juga: 3 Fraksi Belum Serahkan Nama Anggota Pansus Cawagub DKI
Meski demikian, Bestari mengingatkan agar semua pihak menghormati proses kerja pansus pemilihan wagub yang saat ini sedang berjalan dan menghormati kedua cawagub.
"Kita tidak mau berandai-andai. Kita kerja saja dulu. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Soal nanti terpilih atau tidak. Kalau nanti tidak terpilih prosesnya bagaimana akan ditentukan lewat pembahasan tata tertib pemilihan yang saat ini masih berproses," pungkasnya. (OL-6)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved