Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PROYEK sodetan Kali Ciliwung hingga kini berlum bisa berlanjut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih kesulitan membebaskan lahan warga di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur.
Anies mengatakan baru saja berdiskusi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar bisa segera menyosialisasikan kepada masyarakat terkait pembebasan lahan yang dibutuhkan.
"Ya kemarin saya baru bicara dengan Pak Kepala BPN juga. Jadi nanti akan dilakukan komunikasi lebih jauh dengan masyarakat, karena detailnya tidak sesederhana putusan itu. Di situ ada soal kepemilikan yang harus dituntaskan kita bicara dengan warga lagi soal itu. Nanti habis itu baru bicara pengukuran," kata Anies di Balai Kota, Senin (29/4).
Dimulai pada era mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, proyek sodetan Kali Ciliwung mandek sejak masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sodetan berfungsi mengalihkan sebagian besar air di Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur untuk mengurangi debit air yang di daerah aliran sungai.
Warga di Kelurahan Bidara Cina yang sedianya akan menjadi lokasi pintu masuk proyek itu masih belum bersedia melepas lahan mereka dengan alasan memiliki sertifikat hak milik (SHM). Pada lahan tersebut juga ditemui kepemilikan atas nama orang lain.
Tidak mau terlalu terbebani dengan mandeknya proyek tersebut, Pemprov DKI pun lebih mengandalkan program penanganan banjir dengan membuat waduk retensi di daerah hulu. Proyek itu bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor.
"Dinas Sumber Daya Air sedang dalam proses pencarian tempat baru untuk pembangunan waduk retensi. Dengan Pemkot dan Pemkab Bogor," ujar Anies.
Waduk retensi itu akan membantu fungsi Waduk Cimahi dan Waduk Sukamahi dalam mengambil sebagian besar air dari hulu yang akan masuk ke wilayah hilir. (A-2)
Berita terkait : Anies Menampik Kritik, Bandingkan Banjir 2015 dengan 2019
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Waduk Gembong Pati mulai mengalami penyurutan volume air hingga 2,8 juta meter kubik.
Tak hanya itu, waduk Desa Ketanen, Kecamatan Panceng dan Waduk Sumengko di Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun debit airnya pun juga sudah mengering.
AWAL musim kemarau, Pemkab Lamongan, Jatim, mewaspadai potensi krisis air bersih di wilayahnya. Meski demikian hingga saat ini belum ada wilayah yang mengajukan droping air.
Menurut keterangan saksi, saat menjelang magrib, empat orang masih asyik memancing di lanting daerah Vilak Vilak dan tidak lama kemudian mereka tersambar petir.
Desa Wangandowo dilanda banjir bandang akibat jebolnya waduk buatan PT Hardases Abadi Indonesia. Dua warga tewas dan puluhan rumah rusak.
SUMEDANG akan memulai pembangunan jalan lingkar utara yang menjadi akses menuju kawasan wisata Bendungan Jatigede.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved