Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AUSTRALIA menerapkan kebijakan luar negeri lebih agresif terhadap negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN). Hal itu tercermin dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Australia, di Melbourne, Selasa dan Rabu (6/3).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pengarahannya mengenai KTT tersebut pada Rabu (6/3), mengatakan KTT ASEAN – Australia telah hasilkan dua dokumen, yaitu Melbourne Declaration isinya adalah arah kerja sama di bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya ke depan.
Dokumen yang kedua adalah ASEAN-Australia Leaders Vision Statement isinya adalah visi para pemimpin dalam hadapi berbagai tantangan perubahan geopolitik, geostrategi dan juga geoekonomi.
Baca juga : Presiden Jokowi: ASEAN dan Australia harus Terus Perkuat Kemitraan
Menurut Koordinator Program Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Middle Power Studies Network Radityo Dharmaputra kedua dokumen tersebut menunjukkan bahwa ASEAN kini semakin dipandang oleh Australia.
"KTT-nya berhasil menghasilkan dokumen penting dan komitmen untuk mendekatkan Australia dengan negara-negara ASEAN, serta semakin memosisikan Australia sebagai partner terdekat (dan penting) dari ASEAN," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (6/3).
Menurut Radityo Australia berusaha meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN. Pasalnya ASEAN satu-satunya kawasan yang paling aman dan disono pertumbuhan ekonominya yang baik.
Baca juga : Australia Siapkan Fasilitas Pembiayaan Investasi di Asia Tenggara
"Ini juga menunjukkan keseriusan Australia untuk bekerja sama dengan ASEAN," katanya.
Terpisah, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Faris Al-Fadhat mengatakan KTT ASEAN-Australia memberikan banyak peluang bagi Indonesia. KTT ASEAN-Australia kali ini sangat spesial karena memperingati ulang tahun kerja sama ASEAN-Australia ke 50.
"Ini momentum untuk mengatasi hambatan kerja sama Indonesia-Australia," katanya.
Baca juga : Jokowi akan Angkat Isu Kemerdekaan Palestina di KTT ASEAN-Australia
Menurut Wakil Rektor UMY ini secara lokasi negara-negara ASEAN dengan Australia sangat dekat seperti Tiongkok dan Jepang. Tetapi nilai perdagangan dan kerja sama lainnya masih minim.
"Australia paling dekat dengan ASEAN namun nilai perdagangannya belum maksimal dibandingkan dengan Jepang dan Tiongkok. Maka wajar prioritas utama KTT kali ini membahas ekonomi, dilanjutkan keamanan dan budaya," jelasnya.
Faris juga mengingatkan Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negara ASEAN lain dalam memanfaatkan kerja sama dengan Australia. Malaysia dan Singapura lebih unggul ketimbang Jakat.
Baca juga : Jokowi: ASEAN dan Australia Miliki Kepentingan yang Sama
Hambatan dalam peningkatan ekspor-impor Jakarta-Canberra sudah lama tidak dapat diatasi. Maka Pertemuan Jokowi dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di sela KTT ini dan salah satunya membahas isu tersebut sudah tepat.
"Saya berharap pertemuan ini dapat meningkatkan kerja sama kedua negara," pungkasnya. (Z-8)
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
Pameran GIIAS 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir dan berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen
KEPALA Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam pertemuan dengan diplomat ASEAN di Laos pada Jumat (26/7) membela kebijakan Brussels terkait krisis Gaza.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
Indonesia punya strategic action plan dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Dalam hal ini ini Indonesia bisa menjadi lead untuk mangrove.
KLHK merumuskan berbagai standar sebagai guidance dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan, misalnya dalam pemanenan, pengelolaan produk hingga pengelolaan lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved