Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENINGKATNYA eskalasi di perbatasan Lebanon antara Hizbullah dan militer Israel cukup mengkhawatirkan. Karenanya, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan rencana kontijensi untuk mengevakuasi para warga negara Indonesia (WNI) dari sana jika situasi makin memanas.
"Sampai saat ini belum ada warning dari sistem kita untuk melakukan evakuasi. Pada saat memang dibutuhkan evakuasi, kita more than ready untuk melakukan evakuasi saudara WNI kita di Lebanon," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Lalu Muhamad Iqbal di Jakarta, Kamis (4/1).
Menurut dia Direktorat Perlindungan WNI Kemlu dan KBRI Beirut sudah siaga satu jika dibutuhkan untuk evakuasi. Ia menambahkan, pihaknya sudah terkoneksi dengan baik dengan seluruh WNI di Lebanon selatan.
Baca juga: Aksi Israel di libanon Dikhawatirkan Makin Ganggu Stabilitas Keamanan di Timur Tengah
Sementara itu, sekitar 200an WNI berada di wilayah tersebut. Situasi yang mengkhawatirkan di Lebanon selatan ada di perbatasan antara Lebanon dengan Israel.
Selain berkomunikasi dengan para WNI, Kemlu juga menghubungi penjaga perdamaian PBB asal Indonesia yang ada di wilayah itu juga. "Jadi informasi yang kita peroleh dari WNI kita, dari pasukan perdamaian, itu menjadi bahan pertimbangan kita untuk memutuskan kapan melakukan evakuasi," sambungnya.
Baca juga: Iran Desak PBB Usut Pembunuhan Pejabat Hamas di Libanon oleh Israel
Iqbal menjelaskan, jika sudah siaga satu untuk evakuasi, berarti semua infrastruktur sudah dipersiapkan. Baik itu kendaraan, jalur sudah ditentukan, kecepatannya, hingga siapa yang memimpin evakuasi semua sudah dipersiapkan.
"Semua sudah detail sekali. Jadi intinya, di semua KBRI kita sudah punya kontigensi plan, apalagi di daerah yang ada konflik. Ini sekarang sudah masuk siaga satu, kondisinya kita siap lakukan evakuasi kapanpun itu," lanjut Iqbal.
Sama seperti proses evakuasi WNI di negara lain, untuk evakuasi di Lebanon juga tidak memaksa. Iqbal menuturkan, pemerintah hanya akan memfasilitasi evakuasi, sementara keputusan mau dievakuasi atau tidak merupakan keputusan sukarela WNI dan tanpa paksaan.
"Evakuasi itu sifatnya voluntary, jadi by consent (sukarela) tugasnya pemerintah adalah menyiapkan prosesnya dan memfasilitasi prosesnya. Perkara WNI mau (dievakuasi) atau tidak, itu soal lain. Karena kita tidak bisa memaksakan orang untuk dievakuasi," kata Iqbal.
Sejak invasi Israel ke Gaza bergejolak, Hizbullah telah terlibat dalam aksi baku tembak hampir setiap hari dengan Israel di perbatasan selatan Lebanon.
Lebih dari 120 pejuang Hizbullah dan dua lusin warga sipil telah tewas di wilayah Lebanon. Dalam baku tembak Lebanon-Israel, setidaknya ada sembilan tentara Israel tewas di Israel.
Pemimpin Hizbullah menyebut serangan kilat Hamas pada 7 Oktober sebagai pukulan telak. Serangan tersebut sebagai bentuk protes yang disengaja terhadap proses normalisasi antara Israel dan pemerintah Arab yang didukung oleh Amerika Serikat sejak 2020.
Hizbullah di Lebanon dan tentara Israel berharap peperangan tidak menyebar ke luar jalur Gaza. (Z-3)
PBB menegaskan rencana Israel memperluas permukiman di Dataran Tinggi Golan ilegal. Suriah upayakan kesepakatan keamanan baru terkait penarikan pasukan.
Wilayah udara Turki saat ini ditutup bagi pejabat Israel dan pesawat yang membawa senjata.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan bahwa kebuntuan ini berpotensi memicu krisis pangan global.
Israel dilaporkan mengerahkan sistem pertahanan udara Iron Dome ke Emirat Arab untuk melindungi infrastruktur kunci dari serangan rudal dan drone Iran di Teluk.
Ia juga mengkritik pelaksanaan dua putaran pembicaraan langsung antara Libanon dan Israel yang berlangsung di Washington beberapa hari lalu.
Militer Israel (IDF) melakukan investigasi atas laporan maraknya penjarahan rumah warga dan perusakan properti sipil oleh tentaranya di Libanon Selatan.
Upaya meredakan konflik Timur Tengah terus berlanjut, dengan Lebanon mendorong tercapainya gencatan senjata permanen guna memulihkan stabilitas kawasan.
Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Libanon yang menewaskan prajurit TNI dinilai sebagai titik kritis bagi Indonesia untuk meninjau ulang keterlibatannya.
Umar menyampaikan bahwa Indonesia mengajak seluruh pihak untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan penghormatan terhadap para penjaga perdamaian yang masih bertugas.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Prajurit TNI gugur dalam serangan artileri di Libanon saat misi UNIFIL. Pemerintah Indonesia mengutuk keras insiden tersebut dan mendesak investigasi transparan.
Kedubes Iran menyampaikan belasungkawa mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia atas tewasnya seorang prajurit penjaga perdamaian Indonesia unifil yang bertugas di Lebanon
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved