Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMIMPIN Palestina, Mahmud Abbas, menyatakan tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, sementara Arab Saudi sedang mempertimbangkan pengakuan terhadap Israel.
"Mereka yang berpikir perdamaian dapat dicapai di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak nasional mereka yang sah, akan keliru," ujar Abbas dalam Sidang Umum PBB.
Pemimpin berusia 87 tahun ini kembali mengajukan permintaan untuk perundingan dan meminta Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menggelar konferensi internasional mengenai pendirian negara Palestina.
Baca juga: MBS: Normalisasi Hubungan Arab Saudi- Israel Semakin Dekat
Amerika Serikat, yang sejarahnya menjadi mediator perdamaian, hampir sepenuhnya menghentikan upaya serius untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menggerakkan pemukiman di Tepi Barat yang dianggap ilegal secara internasional.
"Konferensi PBB ini mungkin menjadi kesempatan terakhir untuk menyelamatkan solusi dua negara dan mencegah situasi semakin memburuk serta mengancam keamanan dan stabilitas di wilayah kami dan seluruh dunia," tegas Abbas.
Baca juga: Saudi dan Israel semakin Mesra, Iran Ingatkan tentang Palestina
Pernyataannya muncul sehari setelah Netanyahu membahas normalisasi hubungan dengan Arab Saudi dalam pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden. Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, mengungkapkan proses normalisasi semakin mendekat.
Israel dan Amerika Serikat percaya normalisasi hubungan Israel dengan Arab Saudi, penjaga dua situs suci Islam, akan menjadi perubahan besar dalam politik Timur Tengah.
Seorang diplomat Israel meninggalkan Sidang Umum ketika Abbas mengutuk impunitas internasional terhadap Israel atas kebijakan apartheid, sebuah karakterisasi yang membuat negara Yahudi tersebut marah.
Dubes Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gilad Erdan, menunjukkan pernyataan kontroversial Abbas yang mengatakan bahwa Nazi Jerman membunuh orang Yahudi dalam Holocaust bukan karena agama mereka, melainkan karena peran sosial mereka.
Erdan menyatakan Abbas telah membuktikan dia bukan mitra untuk perdamaian dan terputus dari realitas dan tidak relevan.
Namun, Putra Mahkota Arab Saudi, dalam wawancara dengan Fox News, mengatakan kerajaannya ingin melihat kemajuan dalam isu Palestina sebelum menjalin hubungan dengan Israel.
Arab Saudi ikut serta dalam pembicaraan Senin yang diadakan bersama Uni Eropa, Yordania, dan Mesir di pinggir Sidang Umum yang bertujuan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian.
"Solusi dua negara adalah satu-satunya solusi yang layak," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, setelah pertemuan tersebut.
Amerika Serikat, bagaimanapun, belum melakukan dorongan besar untuk solusi dua negara sejak upaya yang gagal hampir satu dekade yang lalu oleh John Kerry. Administrasi Donald Trump malah memberikan persetujuan kepada tindakan Israel.
Dalam pandangan administrasi Presiden Joe Biden, sementara kembali ke posisi AS yang lebih tradisional, peluang diplomasi terlihat minim. Namun, kesepakatan antara Arab Saudi dan Israel bisa menjadi pencapaian besar dalam bidang kebijakan luar negeri bagi Biden menjelang pemilihan tahun ini.
Israel telah memperbaiki hubungan dengan lima negara Arab - tiga di antaranya pada tahun 2020, termasuk Uni Emirat Arab, yang mengatakan bahwa keputusannya telah meyakinkan Netanyahu untuk menghentikan rencana aneksasi Tepi Barat.
Sama seperti Uni Emirat Arab dengan Trump, Arab Saudi telah mencari manfaat dari Biden sebagai imbalan atas pengakuan Israel. Arab Saudi telah mencari jaminan keamanan, termasuk melalui potensi perjanjian.
Negara-negara Arab Teluk bersatu dengan Israel dalam hubungan tegang mereka dengan penguasa klerik Syiah Iran.
Bulan ini, sudah tiga dekade sejak Israel dan Palestina menandatangani Kesepakatan Oslo di Gedung Putih, yang mendirikan otonomi terbatas di bawah Otoritas Palestina tetapi tidak pernah menghasilkan solusi yang langgeng.
Netanyahu - yang akan berbicara di Sidang Umum pada hari Jumat - telah mengatakan bahwa prioritas Timur Tengah telah bergeser dan berharap normalisasi dengan negara-negara Arab dapat melewati proses dengan Palestina. (AFP/Z-3)
Tindakan Israel selama ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Pasukan pendudukan Israel menargetkan Sekolah Dalal al-Maghribi di Gaza.
Selain 16.314 anak, 10.980 wanita, 885 petugas medis, 165 jurnalis, dan 79 personel pertahanan sipil juga tewas dalam serangan Israel.
PEMIMPIN kelompok Houthi Yaman, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, mengatakan pembunuhan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup lebih luas.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
Serangan yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan berdampak pada upaya gencatan senjata dan meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved