Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
TIONGKOK dan Amerika Serikat, yang merupakan dua negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, tidak akan menjadi pembicara dalam pertemuan iklim PBB, Rabu, setelah mengundang pemimpin negara-negara yang memiliki komitmen paling ambisius.
Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, ketika mengumumkan pertemuan tersebut pada bulan Desember, menegaskan pertemuan ini akan menjadi tanpa basa-basi. Pertemuan itu hanya akan mengundang pemimpin negara-negara yang memiliki rencana konkret untuk mencapai target emisi bersih net-zero.
Daftar yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan 41 pembicara yang tidak mencakup Tiongkok atau Amerika Serikat. Padahal Presiden AS Joe Biden berada di New York untuk Sidang Umum PBB dan telah meluncurkan undang-undang yang komprehensif untuk mengurangi emisi karbon.
Baca juga: Belarus Harus Diperhatikan dan Bukan 'Hadiah Penghiburan' untuk Putin
Biden telah menetapkan tujuan untuk mencapai ekonomi dengan emisi bersih net-zero pada 2050. Namun kritikus mengatakan Amerika Serikat belum mengambil tindakan yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut, terutama dengan adanya oposisi politik terkait iklim dari Partai Republik yang menjadi rival.
Namun, "KTT Ambisi Iklim" akan mencakup California, yang diwakili oleh Gubernur Gavin Newsom.
Baca juga: Pemimpin Muslim Kritik Barat atas Pembakaran Al-Quran di PBB
Negara-negara yang diundang untuk berpartisipasi, termasuk Brasil, Kanada, dan Prancis, serta Uni Eropa. Pembicara termasuk Wali Kota London, Sadiq Khan, tetapi bukan Britania Raya secara keseluruhan.
Guterres, dalam pidatonya di Sidang Umum pada hari Selasa, menyoroti kekacauan iklim yang mencatat rekor dan mengatakan bahwa ia tidak ingin "rekaman lama yang rusak" di mana negara-negara menunggu negara lain untuk menjadi yang pertama.
"Kepada semua yang bekerja, berdemonstrasi, dan memperjuangkan tindakan iklim nyata, saya ingin Anda tahu bahwa Anda berada di sisi yang benar dalam sejarah dan bahwa saya bersama Anda," katanya. (AFp/Z-3)
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
JURU bicara pemerintah Israel, David Mencer, melontarkan pernyataan yang meremehkan dan berbahaya terhadap komisaris jenderal UNRWA Philippe Lazzarini.
PELAPOR khusus PBB Francesca Albanese menegaskan bahwa komunitas internasional telah gagal untuk menghentikan kejahatan Israel sehingga memungkinkan mereka melakukan genosida.
EMPAT dari lima orang ingin negaranya meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim. Demikian laporan survei PBB yang dianggap sebagai survei terbesar mengenai isu tersebut.
ASIA World Model United Nations (AWMUN) akan kembali hadir dengan edisi ke-8 yang akan diselenggarakan di Bali pada 12-15 Juli 2024.
Uni Eropa menilai kelaparan telah digunakan sebagai senjata perang di Jalur Gaza. Kurangnya bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza sebagai bencana buatan manusia.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mendesak negara-negara untuk bertindak menanggapi dampak panas ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim.
Suhu baru tertinggi yang tercatat sebesar 17,09 derajat Celcius, sedikit melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,08 derajat Celcius yang terjadi pada 6 Juli 2023.
Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan generasi muda yang peduli pada lingkungan dan memiliki pengetahuan serta keahlian membangun masa depan berkelanjutan.
Langkah nyata ini juga sebagai bentuk dukungan BMKG untuk memberikan data yang lebih akurat dalam mewujudkan target Net Zero Emission tahun 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved