Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBUAH langkah penting diambil Mahkamah Tertinggi Meksiko. Mahkamah mendekriminalisasi aborsi di seluruh negara Amerika Latin yang konservatif. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang setahun sebelumnya membatalkan hak aborsi yang dijamin pemerintah federal.
"Sistem hukum yang mengkriminalisasi aborsi dalam Kode Pidana Federal dianggap tidak konstitusional, karena melanggar hak asasi manusia perempuan dan individu yang memiliki kapasitas untuk mengandung," dalam pernyataan Mahkamah Tertinggi Meksiko melalui media sosial.
Keputusan ini mengikuti keputusan serupa dari Mahkamah Tertinggi dua tahun lalu yang menyatakan aborsi bukanlah tindak pidana, sehingga secara de facto melegalkannya di seluruh Meksiko.
Baca juga : Texas Berencana Membangun Pangkalan Militer di Perbatasan Meksiko
Keputusan tersebut muncul setelah adanya tantangan konstitusional terhadap kode pidana negara bagian Coahuila di utara Meksiko. Negara bagian itu membuka jalan bagi perempuan di seluruh negara untuk mengakses prosedur aborsi tanpa takut akan penuntutan hukum.
Kelompok Informasi tentang Pilihan Reproduksi (GIRE), yang memperjuangkan hak aborsi, memberikan sambutan positif terhadap langkah terbaru ini yang mendekriminalisasi aborsi di tingkat nasional.
"Institusi kesehatan federal di seluruh negeri harus menyediakan layanan aborsi kepada perempuan dan individu yang memiliki kapasitas untuk mengandung yang meminta."
Baca juga : Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Dimakzulkan
Reformasi aborsi di Meksiko bergerak ke arah yang berlawanan dengan Amerika Serikat, di mana pada Juni 2022, Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat membatalkan keputusan bersejarah Roe v Wade tahun 1973 yang menjamin hak aborsi secara nasional. Situasi ini telah menyebabkan beberapa perempuan dari Amerika Serikat mencari bantuan untuk melakukan aborsi dari aktivis di Meksiko.
Sebelumnya, aborsi telah dihapuskan sebagai tindak pidana di sejumlah negara bagian di Meksiko, dimulai dari Kota Meksiko pada 2007.
Namun, selain dari kurangnya fasilitas untuk melaksanakan prosedur aborsi, banyak perempuan tidak mengetahui mereka memiliki hak ini. Pasalnya pemerintah setempat tidak melakukan kampanye publikasi yang memadai tentang hal ini.
Baca juga : Biden Kecam Komentar Trump Terkait NATO sebagai "Mengerikan dan Berbahaya"
"Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Tertinggi hari ini sangat penting," ujar aktivis hak perempuan, Sara Lovera kepada AFP.
Di Meksiko yang mayoritas penduduknya Katolik, isu-isu hak perempuan telah memicu perpecahan, dan kedua belah pihak dalam perdebatan tentang aborsi secara rutin mengadakan protes jalanan.
Gereja Katolik sebelumnya telah menentang reformasi aborsi. Juga telah terdengar laporan mengenai tenaga kesehatan yang melaporkan perempuan yang melakukan aborsi ilegal, yang mengakibatkan penangkapan mereka.
Di Amerika Latin, aborsi yang dapat dipilih secara hukum diizinkan di Argentina, Kolombia, Kuba, dan Uruguay, meskipun calon presiden Argentina, Javier Milei, ingin melarang prosedur tersebut.
Di beberapa negara lain, aborsi diizinkan dalam situasi tertentu, seperti dalam kasus pemerkosaan atau jika terdapat risiko kesehatan, sementara beberapa negara seperti El Salvador, Honduras, Nikaragua, Haiti, dan Republik Dominika masih menerapkan larangan mutlak terhadap aborsi. (AFP/Z-3)
Keputusan untuk aborsi menjadi otoritas pada korban, di mana korban dapat membatalkan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan pendampingan.
Sementara ketentuan aborsi diatur dalam PP 28/2024 Pasal 116 yakni setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana
Menurut ICJR, praktiknya penyediaan layanan aborsi aman tidak terlaksana di lapangan dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan.
JD Vance, calon wakil presiden Donald Trump, telah mengubah pandangannya tentang aborsi.
Mahkamah Agung AS memutuskan menolak upaya sekelompok dokter dan aktivis anti-aborsi yang ingin membatasi akses terhadap pil aborsi mifepristone.
Mahkamah Agung AS terlihat terbagi dalam kasus mengenai larangan hampir total terhadap aborsi di Idaho.
AJARAN normatif Islam mengakui perempuan dan laki-laki setara dalam tanggung jawab agama, keluarga, sosial, dan politik.
Peringatan Hari Kartini harus menjadi momentum para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menuntaskan pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak perempuan
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan bahwa reaksi balik terhadap hak-hak perempuan mengancam kemajuan di seluruh dunia.
Enam pasangan memperingati Hari Perempuan Internasional dengan mengajukan tuntutan kepada pemerintah atas hak untuk menggunakan nama keluarga.
Hari Ibu tak hanya menjadi momen penghormatan terhadap peran perempuan dalam masyarakat, tetapi juga sebagai kesempatan untuk merefleksikan sejarah panjang perjuangan mereka.
Mohammadi adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan fisikawan terkemuka Iran yang telah berjuang melawan penindasan terhadap perempuan di Iran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved