Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIBET mengecam Tiongkok karena memasukkan Arunachal Pradesh dan Aksai Chin ke dalam peta barunya. Anggota Parlemen Tibet yang Terasing (Tibetan Parliament-in-Exile), Dawa Tsering, pun menyebut Tiongkok adalah pihak tidak akan pernah bisa dipercaya.
Pemerintah Tiongkok telah merilis peta standar edisi baru tahun ini pada 28 Agustus lalu yang menunjukkan Arunachal Pradesh dan Aksai Chin sebagai bagian dari wilayah mereka. Arunachal Pradesh yang diklaim Tiongkok sebagai Tibet Selatan dan Aksai Chin yang didudukinya dalam perang 1962 sebagai bagian dari wilayahnya.
"Tiongkok selalu mengatakan bahwa mereka ingin berteman dengan Anda, namun kebencian Tiongkok tersembunyi di balik pembicaraan manisnya. Jangan pernah mempercayai Tiongkok dan para pemimpinnya, karena mereka tidak akan pernah bisa menjadi teman siapa pun," kata Tsering kepada kantor berita India, ANI.
Baca juga: Tiongkok Dituduh Bertindak Diskriminatif terhadap Perempuan Tibet
Tsering juga mendesak, semua negara di Asia Selatan untuk menentang kebijakan ekspansionis Tiongkok yang dipandangnya adalah sesuatu yang terkutuk.
Anggota parlemen Tibet lainnya yang hidup terasing Yeshi Dolma, menyebut tindakan Tiongkok perihal peta baru bersifat provokatif. Dolma mengatakan bahwa Tiongkok sepertinya ingin memprovokasi India menjelang KTT G20 bulan depan.
"Tiongkok secara ilegal telah menginvasi Tibet pada 1959 dan sekarang mereka mencoba merambah perbatasan negara tetangganya, India," kata Dolma.
Sebuah delegasi yang terdiri dari 11 anggota parlemen Tibet di pengasingan sedang melakukan tur ke India. Mereka mengunjungi para pemimpin dan intelektual dari berbagai negara bagian untuk menyadarkan mereka tentang situasi di Tibet.
Di Jammu, India, mereka juga bertemu analis strategis, Rakesh Sharma, yang juga menyatakan pendapatnya mengenai kebijakan ekspansionis Tiongkok dan menyebut peta standar Tiongkok yang baru benar-benar salah.
"Tiongkok adalah negara ekspansionis, dan contoh pertamanya adalah Tibet yang merupakan kerajaan merdeka dan direbut oleh Tiongkok pada tahun 1950. Setelah itu Tiongkok mulai menyebar ke mana-mana, dan mereka juga datang ke Aksai Chin. Sekarang mereka menancapkan cengkeramannya ke seluruh wilayah Taiwan," kata Sharma.
Baca juga: Centris: Indonesia Sepatutnya Mendorong Kemerdekaan untuk Tibet
"(Peta) ini sepenuhnya salah. Semua catatan sejarah menunjukkan bahwa Aksai Chin dan Arunachal Pradesh beserta garis keturunan McMahon, telah diberikan kepada India," ujar Sharma.
Peta tersebut juga menetapkan klaim atas Taiwan dan Laut China Selatan yang disengketakan. Peta tersebut juga memasukkan sembilan garis putus-putus (nine dash line) yang menegaskan klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut China Selatan. Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam sama-sama mengeklaim sebagian dari wilayah Laut China Selatan.
Peta terbaru Tiongkok dirilis Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok saat perayaan Hari Publisitas Survei dan Pemetaan dan Pekan Publisitas Kesadaran Pemetaan Nasional di Kabupaten Deqing, provinsi Zhejiang, menurut surat kabar China Daily. (Z-6)
Spesies baru ini diberi nama Primula medogensis, diambil dari nama daerah tempat ditemukannya.
Amerika membatasi visa bagi pejabat Tiongkok yang melakukan asimilasi paksa terhadap anak-anak di Tibet.
Tim CEDAW melakukan kunjungan ke Tiongkok untuk melihat langsung kondisi perempuan khususnya yang tinggal dan menjalani hidup-kehidupan di Tibet.
Pemisahan anak Tibet dari orangtua mereka disinyalir menjadi bagian dari upaya Tiongkok 'mencuci otak' anak-anak Tibet secara budaya, agama dan bahasa, agar generasi masa depan Tibet.
HEGEMONI Tiongkok di dataran tinggi Tibet selama berpuluh-puluh tahun, dinilai menjadi ancaman serius terhadap ketahanan sumber daya air di kawasan Asia Selatan.
KEBIJAKAN Satu Peta atau One Map Policy menurunkan tingkat tumpang tindih lahan hingga mencapai 57 juta hektare per Juni 2024.
ESTIMASI jumlah warga yang pulang kampung atau pemudik pada tahun ini mencapai lebih dari 190 juta warga.
Sebanyak 144 kampus yang tergabung dalam program PIEPTN diharapkan memiliki peta rawan korupsi.
Kepala Induk PJR Tol Bitung, Andy Pradana, buka suara terkait insiden masuknya bajaj ke Tol Jakarta-Tangerang yang terjadi pada Minggu (3/3).
Menambahkan lokasi di Google Maps tidak hanya memudahkan navigasi bagi Anda sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi pengguna lain yang mencari tempat tersebut.
Terra Infinita dapat diartikan sebagai dunia tak terhingga atau bumi yang tak terbatas. Banyak yang mempercayai peta tersebut terutama mereka yang meyakini konspirasi tentang bumi datar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved