Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Tiongkok telah memisahkan sekitar 1 juta anak Tibet dari keluarga mereka, dan menempatkan di sekolah berasrama khusus yang dikelola oleh otoritas Tiongkok.
Pemisahan itu disinyalir menjadi bagian dari upaya Tiongkok 'mencuci otak' anak-anak Tibet secara budaya, agama dan bahasa, agar generasi masa depan Tibet menyerap budaya Han Tiongkok yang dominan.
Mewakili PBB, pakar hak asasi manusia (HAM) antara lain Fernand de Varennes yang fokus dalam isu-isu minoritas dan Farida Shaheed, pelopor khusus tentang hak atas pendidikan, telah menyuarakan peringatan atas penerapan asimilasi paksa yang menindas.
Baca juga: Centris: Indonesia Sepatutnya Mendorong Kemerdekaan untuk Tibet
"Kami (PBB) sangat terganggu dalam beberapa tahun terakhir ini, sistem sekolah asrama untuk anak-anak Tibet diterapkan oleh China," kata PBB, seperti dilansir The Next Shark, baru-baru ini.
Jauhkan Masyarakat Tibet dari Akar Kebudayaa Mereka
"Tampaknya bertindak sebagai program skala besar wajib untuk mengasimilasi orang Tibet ke dalam budaya mayoritas Han, bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional," tambah PBB.
Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia (DPP PII) meminta Indonesia dan negara dunia untuk tak tinggal diam dengan aksi serta kegiatan China yang di indikasi akan merubah peradaban Tibet.
Baca juga: PII: Stop Eksplorasi Sumber Daya Alam Tibet oleh Tiongkok
Wakil Bendahara Umum DPP PII, Furqan Raka, mengatakan dunia tidak boleh diam dengan melihat aksi Beijing meluluhlantakkan peradaban Tibet, terutama kepada anak-anak yang sejatinya adalah masa depan bangsa Tibet.
“Selain temuan PBB, kami juga mendapatkan informasi dari berbagai media yang menyebutkan sekolah berasrama kolonial Beijing di Tibet adalah pusat pendidikan dan pelatihan sejak 2016,” kata Furqan Raka, Jumat (24/3).
Pemerintah Tiongkok Klaim Upaya Atasi Kemiskinan
Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa sekolah-sekolah ini dirancang untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan warga Tibet, lanjut Furqan Faka, namun pada kenyataannya sekolah tersebut adalah alat untuk indoktrinasi politik dan asimilasi budaya.
Melalui media massa miliknya, antara lain China Daily, Beijing menerbitkan sebuah artikel yang mengklaim bahwa sekolah berasrama di Tibet untuk mempersempit kesenjangan pendidikan pedesaan-perkotaan di wilayah tersebut.
Baca juga: 47 Negara Anggota PBB Kecam Memburuknya HAM di Uighur
Akan tetapi, bertentangan dengan apa yang dilaporkan oleh media pemerintah China, sekolah berasrama ternyata bukanlah inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan anak-anak Tibet.
Kampanye Asimiliasi dan Kontrol Budaya
Sebaliknya, sekolah tersebut adalah bagian dari kampanye asimilasi dan kontrol budaya yang lebih besar untuk mendestruksi kultur Tibet dari generasi masa depan Tibet sendiri.
Sebuah laporan terobosan yang diterbitkan oleh Institut Aksi Tibet mengungkap sistem sekolah asrama kolonial Tiongkok yang masif di Tibet.
Sedikitnya 800 ribu hingga 900 ribuanak Tibet usia 6 sampai 18 tahun dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka di sekolah yang dirancang untuk melepaskan identitas mereka. Angka Ini tidak termasuk anak usia empat dan lima tahun di pra-sekolah berasrama.
Dalam anjuran propaganda terbarunya, pemerintah Tiongkok telah merilis serangkaian video dan artikel yang merupakan manfaat sekolah berasrama.
Mereka juga menunjukkan siswa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti menari dan olahraga.
Kemenlu Tiongkok Tuding Media Barat 'Mengarang'
“Analisa PBB ini juga langsung dibantah oleh Beijing dimana Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning juga menuding media massa Barat mengarang cerita dan menyebarkan tuduhan palsu berdasarkan pernyataan PBB,” tutur Furqan Raka.
Bantahan Beijing ini diutarakan Mao Ning dalam konferensi pers rutin ketika diminta mengomentari beberapa laporan media barat yang mengatakan ada "sekolah residensial" di Tibet dan menjadi bagian dari kampanye asimilasi skala besar pemerintah Tiongkok yang menargetkan warga Tibet.
Mao menyebut pernyataan PBB dan artikel yang dibuat media massa barat tidak benar dan tampaknya hanya tuduhan lain yang bertujuan untuk menyesatkan publik tentang China dan mencoreng citra Tionglkok.
Baca juga: Keanu Reeves Dukung Tibet, Film-Filnya Dihapus dari Platform Streaming Tiongkok
“Simpel sih, jika analisa PBB tidak benar, Beijing kasih izin PBB dan penggiat HAM internasional masuk ke asrama-asrama yang dihuni anak-anak Tibet, berani?,” ungkap Furqan Raka.
Dalam laporan maupun artikel yang diterbitkan sejumlah media massa menyebutkan anak-anak dari komunitas pedesaan Tibet ditempatkan di sekolah asrama, yang dibangun di sekitar budaya Han dan dilakukan hanya dalam bahasa Mandarin.
Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah Tiongkok dilaporkan menyediakan sedikit atau tidak sama sekali pelajaran tentang bahasa, sejarah dan budaya minoritas Tibet.
PBB Ungkapkan Keprihatinan
PBB menyatakan keprihatinan atas laporan peningkatan jumlah sekolah asrama yang beroperasi di dalam dan di luar Daerah Otonomi Tibet.
Persentase siswa asrama lebih dari 20 persen secara nasional, dengan para ahli PBB mencatat sebagian besar anak-anak Tibet ditempatkan di sekolah asrama.
Peningkatan jumlah siswa asrama Tibet dicapai dengan penutupan sekolah pedesaan di daerah yang cenderung dihuni oleh orang Tibet.
“Jelas asrama Beijing patut diduga sebagai sarana ‘cuci otak’ bagi generasi masa depan Tibet. Mirip-mirip kamp konsentrasi yang dibangun China bagi muslim Uighur,” pungkas Furqan Raka. (RO/S-4)
PBB menegaskan rencana Israel memperluas permukiman di Dataran Tinggi Golan ilegal. Suriah upayakan kesepakatan keamanan baru terkait penarikan pasukan.
Ia menilai, serangan terhadap prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
TNI dan PBB percepat pemulangan jenazah Praka Rico Pramudia yang gugur di Libanon. Simak kronologi dan proses repatriasi pahlawan perdamaian ini.
Pasukan PBB tersebut menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap keluarga dan rekan-rekan Praka Rico.
Presiden AS Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran selama dua minggu atas permintaan PM Pakistan Shehbaz Sharif, meski blokade Hormuz berlanjut.
Presiden Kazakhstan itu pun menyatakan keprihatinan atas meningkatnya negosiasi konflik global di luar kerangka PBB, yang menandakan marginalisasi perannya.
Komnas HAM menilai operasi TNI di Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan 12 warga sipil sebagai pelanggaran HAM. Simak pernyataan lengkap dan desakan evaluasi.
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Komnas HAM mendesak pemeriksaan transparan terhadap mantan Kabais TNI terkait kasus penyiraman air keras aktivis Andrie Yunus. Penegakan hukum dinilai krusial.
Hal ini menunjukkan kondisi KBB 2025 masih masalah serius dan tidak menampakkan perbaikan yang signifikan.
Pasukan Israel serbu belasan desa di Ramallah, tahan satu pemuda, aniaya warga, hingga sita rumah dan uang tunai penduduk dalam operasi militer Kamis malam.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved