Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi mengajak seluruh negara-negara anggota ASEAN bekerja sama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Sepuluh anggota kelompok tersebut harus mampu menjadi contoh bagi dunia dalam memenuhi fitrah manusia.
Pernyataan itu disampaikan Retno dalam pertemuan Menlu se-ASEAN dengan Perwakilan Komisi Antarpemerintah untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) ASEAN di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (11/7).
"Tahun ini menandai peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk berkomitmen kembali pada nilai-nilai yang diabadikan dalam DUHAM," ujarnya.
Perbedaan, kata dia, seharusnya tidak menjadi alasan bagi ASEAN untuk meninggalkan masalah HAM yang mendesak di kawasan. Terlepas dari kerumitan di lapangan, ASEAN tidak boleh goyah.
Baca juga: Indonesia Ajak Dunia Tanggalkan Senjata Nuklir
"Kita harus terus memelihara kerja sama berdasarkan itikad baik dan kemauan untuk belajar dari satu sama lain," ujar Retno.
ASEAN harus fokus pada dua bidang, kata Retno. Pertama menumbuhkan kebiasaan berdialog. Terlepas dari perbedaan, ASEAN harus memanfaatkan dialog untuk memastikan kemajuan berkelanjutan di bidang HAM.
"Dialog HAM ASEAN merupakan bukti kedewasaan ASEAN untuk terlibat dalam dialog yang jujur dan terbuka tanpa menyebut nama dan mempermalukannya. Oleh karena itu penting untuk dilakukan secara rutin," ungkapnya.
Baca juga: ASEAN Taxonomi, Kunci Navigasi Investasi Indonesia
Kemudian, memproyeksikan nilai-nilai ASEAN secara global. Krisis besar dan persaingan memperburuk tantangan HAM secara global. "ASEAN harus memberi contoh dan memproyeksikan nilai-nilainya secara global dalam memprioritaskan keterlibatan yang konstruktif daripada saling tuding," tegas Retno.
ASEAN juga harus bersatu dalam menolak politisasi dan standar ganda sambil membuktikan kemampuan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Dalam hal ini, sangat penting bagi AICHR untuk terus berkembang.
"Prakarsa ini harus berdampak nyata bagi masyarakat ASEAN dan dunia," pungkasnya. (Z-6)
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak segala pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan HAM
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Laporan HRW mengungkapkan kelompok bersenjata yang dipimpin Hamas melakukan "banyak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" pada 7 Oktober.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
Pameran GIIAS 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir dan berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen
KEPALA Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam pertemuan dengan diplomat ASEAN di Laos pada Jumat (26/7) membela kebijakan Brussels terkait krisis Gaza.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
Indonesia punya strategic action plan dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Dalam hal ini ini Indonesia bisa menjadi lead untuk mangrove.
KLHK merumuskan berbagai standar sebagai guidance dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan, misalnya dalam pemanenan, pengelolaan produk hingga pengelolaan lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved