Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan seorang pendiri sebuah proyek yang mengkampanyekan pendidikan anak perempuan di Afghanistan telah ditahan oleh pihak berwenang Taliban di Kabul.
Pemerintah Taliban tahun lalu melarang anak perempuan untuk bersekolah di sekolah menengah, sehingga menjadikan Afghanistan sebagai satu-satunya negara di dunia yang menerapkan larangan pendidikan.
"Matiullah Wesa, kepala PenPath dan advokat untuk pendidikan anak perempuan, ditangkap di Kabul pada hari Senin," tulis misi PBB di Afghanistan di Twitter, Selasa, (28/3).
Baca juga: PBB Kecam Penghapusan Pendidikan bagi Perempuan di Afghanistan
Saudara laki-laki Wesa mengkonfirmasi penangkapannya. Menurutnya, ia ditangkap di luar sebuah masjid setelah salat pada Senin malam.
"Matiullah telah menyelesaikan shalatnya dan keluar dari masjid ketika dia dihentikan oleh beberapa pria dengan dua kendaraan. Ketika Matiullah meminta kartu identitas mereka, mereka memukulinya dan dengan paksa membawanya pergi," ujar Samiullah Wesa kepada AFP.
Baca juga: Sekolah di Afghanistan Kosong saat Tahun Ajaran Baru Dimulai. Kok Bisa?
Organisasi yang didirikan Matiullah telah lama mendedikasikan dirinya untuk mengkomunikasikan pentingnya pendidikan anak perempuan kepada para tetua desa. Sejak pelarangan sekolah menengah untuk anak perempuan, Wesa terus mengunjungi daerah-daerah terpencil untuk menggalang dukungan dari penduduk setempat.
"Kami menghitung jam, menit, dan detik untuk pembukaan sekolah anak perempuan. Kerusakan yang disebabkan oleh penutupan sekolah tidak dapat dipulihkan dan tidak dapat disangkal," ia menulis di Twitter minggu lalu saat tahun ajaran baru dimulai di Afghanistan.
"Kami telah mengadakan pertemuan dengan penduduk setempat dan kami akan melanjutkan protes kami jika sekolah-sekolah tetap ditutup,” tambahnya.
Taliban telah memberlakukan interpretasi Islam yang keras sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, setelah penarikan pasukan AS dan NATO yang mendukung pemerintah sebelumnya.
Para pemimpin Taliban telah berulang kali menyatakan bahwa mereka akan membuka kembali sekolah untuk anak perempuan setelah persyaratan tertentu dipenuhi. Saat ini mereka tidak memiliki dana dan waktu untuk merombak silabus sesuai dengan ajaran Islam. (Z-9)
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Indonesia menyarankan bahwa isu perempuan di Afghanistan harus terus disertakan sebagai salah satu prioritas dalam engagement komunitas internasional dengan Taliban.
Menurut JK, Afghanistan sekarang jauh lebih tenang dan aman dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Melalui Dana Global Pendidikan Tidak Boleh Ditunda milik PBB, Somaya Faruqi, mahasiswa Afghanistan suarakan pentingnya pendidikan untuk perempuan setelah dilarang oleh Taliban.
Korban tewas akibat serangan bom bunuh diri oleh kelompok IS di Pakistan naik menjadi 63 orang. Sebanyak 123 orang lainnya juga dilaporkan masih dalam perawatan karena mengalami luka.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved