Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Iran mengumumkan penutupan lembaga penelitian Prancis (IFRI) di Teheran. Langkah itu menindaklanjuti protes Iran terhadap majalah Charlie Habdo, yang menerbitkan kartun Ayatollah Ali Khamenei.
"Kementerian mengakhiri kegiatan Institut Riset Prancis di Iran sebagai langkah pertama," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, Kamis (5/1).
Sehari sebelumnya, Iran menegaskan siap merespons keras pemerintah Prancis, karena membiarkan Charlie Habdo menerbitkan karikatur tersebut. IFRI, yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri Prancis, adalah lembaga penelitian sejarah dan arkeologi yang didirikan pada 1983.
Baca juga: Iran Peringatkan Prancis Terkait Kartun yang Hina Khamenei
Lembaga itu muncul karena penggabungan Delegasi Arkeologi Prancis dengan Institut Iranologi Prancis di Teheran. IFRI yang berada di pusat kota Teheran telah ditutup selama bertahun-tahun. Namun, dibuka kembali pada 2013 atau era Presiden Hassan Rouhani.
Charlie Hebdo menerbitkan karikatur Khamenei untuk mendukung demonstran Iran. Serta, edisi khusus untuk memperingati serangan mematikan pada 2015 yang menewaskan 12 orang. Saat itu, kantor Charlie Hebdo diserang militan yang kecewa setelah penerbitan kartun yang mengejek Nabi Muhammad.
Baca juga: Mesra dengan Saudi, Iran Tahan Kemarahan pada Tiongkok
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menyebut tindakan menghina terhadap otoritas agama dan politik akan mendapatkan tanggapan keras. Kementerian Luar Negeri Iran juga telah meminta klarifikasi Duta Besar Prancis untuk Iran Nicolas Roche.
Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna berpendapat Iran harus melihat kondisi politik dalam negeri sebelum mengkritik Prancis. Colonna juga menyoroti Iran yang melakukan kekerasan terhadap penduduknya dan menahan tujuh warga negara Prancis.
"Mari kita ingat bahwa di Prancis kebebasan pers ada yang bertentangan dengan yang terjadi di Iran. Kebebasan ini diawasi oleh hakim dalam kerangka peradilan independen. Sesuatu yang tidak perlu diragukan oleh Iran," pungkas Colonna.(AFP/OL-11)
PEMIMPIN Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei berjanji akan memberikan hukuman berat dan membalas dendam terhadap Israel akibat pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memberikan surat terbuka yang ditunjukkan kepada mahasiswa Amerika Serikat (AS) atas dukungan mereka terhadap rakyat Palestina.
Kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi akibat kecelakaan helikopter tidak akan berdampak signifikan terhadap negara tersebut. Namun mungkin terjadi krisis suksesi pemimpin.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengumumkan lima hari berkabung setelah Presiden Ebrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan helikopter di barat laut Iran.
Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter. Namun siapakah Raisi dan apa yang akan terjadi di Timur Tengah setelah kematiannya?
Masoumeh Mehravar, seorang bidan di pusat panggilan darurat, membantu seorang ibu yang terjebak di salju untuk melahirkan bayinya pada akhir Februari 2024. Ini direspons Ali Khamenei.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved