Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
IRAN mengeksekusi sedikitnya 280 orang pada tahun lalu. Ini menurut angka yang diterbitkan pada Kamis (17/3) oleh pelapor khusus PBB untuk Iran.
Menyampaikan laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Javaid Rehman mengatakan jumlah eksekusi atas tuduhan terkait undang-undang narkotika meningkat. "Pada 2021, setidaknya 280 orang, termasuk setidaknya 10 wanita, dieksekusi," katanya.
Pakar independen itu mengatakan dia juga telah diberi tahu bahwa tiga pelanggar anak--istilah yang digunakan PBB untuk seseorang yang dihukum karena kejahatan yang dilakukan ketika mereka berusia di bawah 18 tahun--dieksekusi pada 2021. Jumlah wanita yang dieksekusi juga meningkat, menurut laporan itu.
Laporan itu mengatakan lebih dari 80 eksekusi, termasuk seorang wanita dan setidaknya empat warga Afghanistan, terkait pelanggaran narkoba. Ini lebih rendah dibandingkan dengan 25 pada 2020.
Rehman mengamati bahwa tahun lalu terjadi peningkatan eksekusi terhadap orang-orang dari komunitas minoritas yakni lebih dari 40 Baluch dan lebih dari 50 orang Kurdi dihukum mati. Dalam laporannya, pelapor khusus, yang telah ditolak aksesnya ke Iran, mengindikasikan bahwa dia terus menerima informasi yang konsisten tentang penggunaan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan sebagai bukti dalam kasus-kasus yang membawa hukuman mati.
Rehman juga mengutuk kekuatan mematikan dan berlebihan terhadap demonstrasi damai mengenai akses ke air dan dampak kekurangan air pada kehidupan sehari-hari. Dia mengutuk praktik upaya membungkam mereka yang menyerukan pertanggungjawaban. "Ada banyak kasus pelecehan dan ancaman terhadap keluarga korban dan lainnya yang menuntut keadilan. Dalam beberapa kasus, individu menjadi sasaran tuntutan pidana hanya karena menyerukan keadilan," katanya.
Rehman menambahkan bahwa dia juga prihatin dengan jumlah kematian dalam tahanan dengan keadaan yang tidak jelas sebelum ada penyelidikan. Antara 1 Januari dan 1 Desember 2021, setidaknya 11 tahanan Kurdi meninggal di penjara dalam keadaan yang tidak jelas, menurut laporan itu.
Baca juga: Saudi Eksekusi 100 Orang sejak Awal Tahun Ini
Kazem Gharibabadi, wakil presiden otoritas kehakiman Iran dan sekretaris jenderal Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia, mengecam Rehman di Twitter. "Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia mengutuk pendekatan yang dilakukan oleh orang yang disebut pelapor khusus di Iran, yang membuktikan bahwa alih-alih mengejar kebijakan dialog dan kerja sama, dia lebih menyukai pendekatan yang bias dan bermotivasi politik," katanya. (AFP/Ol-14)
Iran menghukum mati sembilan terpidana pengedar narkoba dalam beberapa hari terakhir. Negara ini merupakan salah satu negara dengan tingkat eksekusi tertinggi di dunia.
Ali Reza Akbari memiliki status kewarganegaraan ganda, Iran-Inggris. Dia dituduh telah melakukan spionase terhadap sejumlah situs dan dokumen rahasia untuk kepentingan Inggris.
Menurut dia eksekusi ini harus memiliki konsekuensi bagi Iran yang setimpal dari masyarakat dunia. Kantor berita Iran Mizan melaporkan eksekusi tersebut.
Iran pada minggu ini mengeksekusi tiga wanita dalam waktu satu hari. Semua eksekusi itu atas tuduhan membunuh suami mereka.
Laporan tahunan Amnesty International tentang hukuman mati mengatakan pada 2021 jumlah eksekusi meningkat 28% menjadi 314.
Nagaenthran K. Dharmalingam asal Malaysia divonis mati usai terbukti menyelundupkan heroin ke Singapura pada 2010 usai ditangkap pada 2009.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved