Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLISI Israel menghancurkan rumah keluarga Palestina dan menangkap sedikitnya 18 orang saat mereka melakukan perintah pengusiran kontroversial di lingkungan sensitif Jerusalem timur, Sheikh Jarrah pada Rabu (19/1).
Penggusuran yang membayangi keluarga-keluarga lain dari Sheikh Jarrah pada Mei tahun lalu sebagian memicu perang 11 hari antara Israel dan faksi-faksi bersenjata Palestina di Gaza.
Sebelum fajar, petugas Israel pergi ke rumah keluarga Salhiya, yang pertama kali menerima surat pengusiran pada tahun 2017, setelah pengadilan memutuskan rumah tersebut dibangun secara ilegal.
Pihak berwenang Jerusalem mengatakan tanah tersebut akan digunakan untuk membangun sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi penggusuran itu dapat meningkatkan ketegangan di lingkungan yang telah menjadi simbol oposisi Palestina terhadap pendudukan Israel.
Wakil Wali Kota Jerusalem Fleur Hassan-Nahoum mengatakan, perselisihan seputar rumah Salhiya benar-benar berbeda dari peristiwa di bulan Mei, ketika orang-orang Palestina mengambil risiko dipaksa untuk menyerahkan sebidang tanah kepada pemukim Yahudi.
Polisi Israel mengatakan mereka telah menyelesaikan eksekusi perintah penggusuran gedung-gedung ilegal yang dibangun di atas lahan yang diperuntukkan bagi sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
"Anggota keluarga yang tinggal di bangunan ilegal diberi kesempatan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerahkan tanah dengan persetujuan," kata pernyataan polisi.
Seorang juru bicara polisi mengatakan, 18 anggota keluarga dan pendukung ditangkap karena melanggar perintah pengadilan, benteng kekerasan dan mengganggu ketertiban umum, tetapi tidak ada bentrokan terjadi selama penggusuran.
Ketika polisi datang untuk melaksanakan perintah pada hari Senin, anggota keluarga Salhiya naik ke atap gedung dengan tabung gas, mengancam akan membakar isi dan diri mereka sendiri jika mereka dipaksa keluar dari rumah mereka.
Polisi kembali pada Rabu pagi di tengah hujan lebat di Jerusalem.
Agresi penguasa Israel terhadap Palestina
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada Rabu (19/1) bahwa Israel telah "mencabut" keluarga tersebut.
"Israel terus mengobarkan perang tanpa ampun terhadap rakyat Palestina," kata menteri itu, mengecam apa yang dia tuduh sebagai kekebalan hukum Israel.
Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan menjawab bahwa itu adalah masalah kota dan mengatakan keluarga itu mencuri tanah publik untuk penggunaan pribadi mereka sendiri.
Pengacara keluarga Salhiya Walid Abu-Tayeh mengatakan bahwa polisi telah secara ilegal menangkap 20 orang selama operasi, enam di antaranya warga negara Israel, dengan yang terakhir dibebaskan, menambahkan bahwa tahanan Arab diserang.
“Pihak berwenang ingin melikuidasi penduduk (Palestina) Jerusalem,” katanya.
Abu-Tayeh juga membenarkan laporan bahwa ayah Palestina Mahmud Salhiya menikah dengan seorang Yahudi Israel, bernama Meital.
Dalam rekaman audio yang didistribusikan ke media lokal berbahasa Arab, Meital, yang berbicara dengan bahasa Arab, mengatakan keluarga itu dibangunkan Rabu pagi oleh suara ledakan keras dan polisi telah memutus aliran listrik.
"Mereka membawa saya keluar rumah dengan putri dan anak-anak saya yang menangis, serta menangkap suami saya dan semua pemuda," katanya.
Hamas, gerakan Islam yang menguasai Jalur Gaza, mengecam pembongkaran itu sebagai tindakan agresi Israel.
Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat yang diduduki, menyebutnya sebagai kejahatan, sebagai bagian dari langkah negara Yahudi untuk mengIsrael Jerusalem.
Pengusiran sebagai kejahatan perang
Wakil Wali Kota Hassan-Nahoum mengatakan bahwa plot yang diklaim keluarga Salhiya sebagai milik mereka adalah milik pribadi pemilik Palestina yang kemudian menjualnya ke kota, untuk kompensasi yang sangat memadai.
“Pemerintah kota berencana untuk membangun sekolah kebutuhan khusus yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak Arab dari lingkungan itu," katanya.
Direktur Human Rights Watch Israel dan Palestina Omar Shakir menyebut pengusiran paksa keluarga Salhiya sebagai kejahatan perang.
Dia mencatat bahwa keluarga itu sebelumnya telah dipaksa keluar dari rumah mereka di Jerusalem barat selama pembentukan Israel pada tahun 1948, dan penggusuran pada hari Rabu membuat mereka menjadi pengungsi dua kali.
Ratusan warga Palestina menghadapi pengusiran dari rumah-rumah di Sheikh Jarrah dan lingkungan Jerusalem timur lainnya. Situasi seputar ancaman penggusuran bervariasi.
Dalam beberapa kasus, orang Yahudi Israel telah mengajukan klaim hukum atas plot yang mereka katakan diambil secara ilegal selama perang yang menyertai pembentukan Israel pada tahun 1948.
Hukum Israel mengizinkan orang Israel Yahudi untuk mengajukan klaim semacam itu, tetapi tidak ada hukum yang setara untuk orang Palestina yang kehilangan tanah selama konflik.
Warga Palestina yang menghadapi penggusuran mengatakan rumah mereka dibeli secara legal dari otoritas Yordania yang menguasai Jerusalem timur antara tahun 1948 dan 1967.
Israel merebut Jerusalem timur dalam Perang Enam Hari tahun 1967 dan kemudian mencaploknya, dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh masyarakat internasional.
Lebih dari 200.000 pemukim Yahudi sejak itu pindah ke sektor timur kota itu, memicu ketegangan dengan warga Palestina, yang mengklaimnya sebagai ibu kota negara masa depan mereka. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
Tindakan Israel selama ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Selain 16.314 anak, 10.980 wanita, 885 petugas medis, 165 jurnalis, dan 79 personel pertahanan sipil juga tewas dalam serangan Israel.
PEMIMPIN kelompok Houthi Yaman, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, mengatakan pembunuhan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup lebih luas.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
Serangan yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan berdampak pada upaya gencatan senjata dan meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
UPACARA pemakaman Ismail Haniyeh, pemimpin biro politik kelompok perlawanan Hamas, dimulai pada Kamis (1/8) di ibu kota Iran, Teheran, yang dihadiri sejumlah besar warga dan pejabat.
Hizbullah, melalui Hassan Nasrallah, mengancam akan menyerang pemukiman baru di Israel jika serangan terhadap warga sipil Libanon terus berlanjut.
Ehud Olmert, mantan PM Israel, memperingatkan Benjamin Netanyahu tentang kemungkinan dikeluarkannya surat perintah penangkapan atas kejahatan yang dilakukan di Tepi Barat
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Mantan kepala komando pusat Israel, Mayor Jenderal Yehuda Fox mengecam keputusan pemerintah untuk memperluas permukiman di Tepi Barat.
Masyarakat menengah ke bawah dikhawatirkan tidak bisa merasakan manfaat Tapera
Departemen Keuangan Amerika Serikat menolak klaim bahwa mereka mengikuti tekanan Israel untuk meringankan sanksi terhadap pemukim Tepi Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved