Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
LSM Save the Children, Selasa (28/12), mengonfirmasi bahwa dua stafnya tewas dalam pembantaian saat malam Natal yang menewaskan lebih dari 30 orang di Myanmar, yang disebut dilakukan oleh junta militer.
Pejuang antijunta menemukan sekitar 30 jenazah yang hangus, termasuk perempuan dan anak-anak di sebuah jalan raya di timur Negara Bagian Kayeh, tempat pejuang prodemokrasi melakukan perlawanan terhadap militer Myanmar.
Myanmar telah dilanda kekacauan sejak militer melakukan kudeta, Februari lalu, dengan lebih dari 1.300 orang tewas oleh aksi kekerasan yang dilakukan militer.
Baca juga: PBB Kecam Pembantaian Warga Sipil di Myanmar
Berbagai kelompok yang menamakan diri Kekuatan Pertahanan Rakyat bermunculan di berbagai penjuru Myanmar untuk melawan junta militer.
Save the Children, dalam sebuah pernyataan resmi, mengonfirmasi bahwa dua stafnya berada d antara setidaknya 35 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, yang tewas dibunuh.
"Militer meaksa mereka turun dari mobil, kemudian membunuh dan membakar mereka," ungkap Save the Children sembari menambahkan bahwa kedua staf mereka baru saja menjadi ayah.
Salah satu dari staf itu bekerja sebagai pelatih guru sementara yang lain telah bekerja di Save the Children selama enam tahun.
"Kabar ini sangat mengerikan," ujar Eksekutif Kepala Save the Children Inger Ashing.
"Kami sangat terpukul dengan aksi kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil dan staf kami, yang merupakan pekerja kemanusiaan, membantu jutaan anak di berbagai penjuru Myanmar," lanjutnya. (AFP/OL-1)
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved