Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PROGRAM Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP) memperingatkan mereka mungkin tidak memiliki cukup dana untuk enam bulan ke depan guna membantu jutaan orang di Myanmar yang menghadapi kerawanan pangan di tengah gelombang infeksi covid-19 dan kerusuhan politik di negara tersebut.
WFP mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka membutuhkan US$86 juta atau Rp1,2 triliun untuk membantu memerangi kelaparan di negara yang sedang berjuang melawan meningkatnya infeksi covid-19 dan berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.
"Kami telah melihat kelaparan menyebar lebih jauh dan lebih dalam di Myanmar," kata direktur negara WFP Myanmar Stephen Anderson dalam pernyataannya, Jumat (6/8).
Baca juga: 41 Juta Orang di Dunia Terancam Kelaparan
Organisasi kemanusiaan terbesar di dunia itu memperkirakan 6,3 juta orang di Myanmar dapat menghadapi kerawanan pangan dalam enam bulan ke depan, naik dari 2,8 juta sebelum kudeta militer pada Februari.
"Sangat penting bagi kami untuk dapat mengakses semua yang membutuhkan dan menerima dana yang dibutuhkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka," tuturnya.(Straitstimes/OL-5)
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved