Kelompok Milisi Myanmar Hentikan Serangan terhadap Pasukan Militer

SEBUAH kelompok milisi di Negara Bagian Kayah yang dilanda konflik Myanmar, mengumumkan penghentian serangan terhadap sasaran militer pada Selasa (15/6). Hal ini dilakukan setelah masyarakat setempat menyerukan untuk menghentikan pertempuran yang telah merusak rumah dan membuat lebih dari 100.000 orang mengungsi.

Pasukan Pertahanan Nasional Karenni (KNDF), salah satu yang terbesar dari sejumlah milisi sipil yang dibentuk dalam beberapa pekan terakhir untuk menentang kudeta militer 1 Februari, menangguhkan serangan untuk sementara, tetapi tetap menentang pengambilalihan militer. "KNDF mendesak masyarakat untuk bersatu," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pasukan Pertahanan Rakyat yang bersekutu dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi telah membantu menahan upaya junta untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Tetapi beberapa aktivis mengatakan penggunaan senjata berat oleh militer sebagai tanggapan atas serangan mereka telah membahayakan nyawa tak berdosa.

Baca Juga: Utusan Myanmar untuk PBB Inginkan Langkah Efektif Antijunta

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi. Suu Kyi muncul di pengadilan pada Selasa untuk hari kedua persidangannya atas serangkaian tuduhan yang diduga dimaksudkan untuk membunuh karier politiknya.

Pengacaranya menolak untuk mengungkapkan rincian proses pengadilan hari itu, tetapi mengatakan kliennya berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan hari pertama. "Dia ulet seperti biasa. Dia terlihat sehat," kata Min Min Soe, anggota tim hukum Suu Kyi.

"Kami baru sadar kalau dia sedang sakit gigi. Karena dia memberitahu kami. Kalau tidak, kami tidak akan tahu. Dia kuat dan percaya diri seperti dulu,” tambahnya.

Min Min Soe mengatakan pengadilan membahas tuduhan penghasutan. Kasus ini berpusat pada upaya hari-hari setelah kudeta oleh sekutu Suu Kyi untuk mendesak kedutaan dan organisasi internasional agar tidak mengakui junta.

Militer sejak itu melabeli pada lawannya sebagai pengkhianat atau teroris, termasuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang memproklamirkan diri, berusaha melobi komunitas internasional dan mencegah junta mengkonsolidasikan kekuasaan.

NUG pada awal Mei mengumumkan pembentukan Pasukan Pertahanan Rakyat, banyak yang hanya dipersenjatai dengan senapan berburu, yang selama berminggu-minggu menyergap pasukan keamanan di tanah perbatasan setelah tuntutan untuk membebaskan orang-orang yang ditangkap karena bergabung dengan protes anti-kudeta tidak terpenuhi.

Pengumuman KPDF datang beberapa hari setelah Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengutuk penggunaan senjata berat oleh tentara, termasuk di Negara Bagian Kayah, Komisaris Tinggi PBB juga mendesak milisi untuk menjaga warga sipil dari bahaya.

Junta pada Senin mengatakan bahwa Bachelet gagal menyebutkan tindakan sabotase dan terorisme serta penderitaan dan kematian pasukan keamanan.

Amnesty International pada Selasa menyerukan pembebasan Suu Kyi dan dengan tajam mengkritik blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang kebijakan non-intervensinya memungkinkan amukan militer yang mematikan.

PBB dan kekuatan Barat dan Asia telah mendukung peran Asean sebagai mediator dalam krisis Myanmar, tetapi beberapa anggotanya mengkritik kegagalan junta untuk mengimplementasikan rencana yang disepakati pada bulan April, termasuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog.

“Jutaan orang di Myanmar kehilangan kepercayaan pada ASEAN,” kata Wakil Direktur Regional untuk Penelitian Amnesty International, Emerlynne Gil. "Blok regional harus mengubah arah dan menawarkan jalur kehidupan bagi orang-orang di Myanmar dengan mendukung upaya internasional untuk melindungi warga sipil dan mendesak pembebasan semua yang ditahan secara sewenang-wenang, termasuk Aung San Suu Kyi.” (Aiw/Straitstimes/OL-10)