Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGADILAN Myanmar mengajukan dua dakwaan baru terhadap pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, pada Senin (1/3) waktu setempat.
“Suu Kyi dituduh melanggar undang-undang komunikasi dan menghasut keresahan publik,” ujar pengacaranya, ketika Suu Kyi hadir dalam sidang pengadilan melalui tautan video.
Wanita berusia 75 tahun itu tidak terlihat di depan publik sejak kudeta militer berkuasa pada 1 Februari lalu. Kondisi itu secara tiba-tiba membalikkan transisi Myanmar menuju negara demokrasi.
Sebelumnya, Suu Kyi dituduh mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal. Kemudian, disusul tuduhan melanggar undang-undang bencana alam dengan melanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.
Baca juga: PBB Peringatkan Militer Myanmar tidak Serang Demonstran
“Suu Kyi tampak sehat, meski berat badannya mungkin turun. Dia meminta untuk menemui tim hukumnya,” tutur pengacara Min Min Soe.
Sidang pengadilan berlangsung sehari setelah pasukan keamanan menembaki demonstran tak bersenjata di empat kota. Berdasarkan informasi yang diperoleh PBB, sedikitnya 18 orang tewas akibat kekerasan polisi.
Dari sebuah rekaman video yang beredar, terlihat seorang dari barisan pengunjuk rasa mendapat tembakan di wilayah Yangon. Sementara itu, polisi juga menyeret demonstran lainnya.
Baca juga: Pimpinan Militer Myanmar Sebut Kudeta tidak Bisa Dihindari
"Kami mengutuk keras kekerasan yang meningkat terhadap aksi protes di Myanmar. Militer harus segera menghentikan penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa damai," tegas Ravina Shamdasani, juru bicara Kantor HAM PBB.
Pelapor PBB untuk Myanmar menyerukan embargo senjata, berikut sanksi atas kudeta militer. Pemerintah negara Barat berulang kali mengutuk para jenderal dan penerapan sanksi. Namun, militer Myanmar menanggapi sejumlah kecaman dengan meningkatkan kekerasan.
Ratusan ribu orang turun ke ruas jalan di berbagai daerah dalam sebulan terakhir. Tuntutan mereka ialah pembebasan Aung San Suu Kyi dan menentang kudeta militer.(France24/OL-11)
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
Januari lalu, junta militer memberikan tenggat dua bulan kepada partai untuk mendaftar ulang berdasarkan aturan pemilu baru menjelang pemilu yang dijanjikan akan digelar.
PEMERINTAH Inggris memasukkan dua individu dan sebuah perusahaan di Myanmar dalam 'daftar hitam' karena telah memasok perlengkapan kebutuhan junta militer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved