Blokade Israel Rugikan Gaza hingga Rp236 Triliun

BLOKADE Israel atas Jalur Gaza merugikan ekonomi daerah di Palestina tersebut sekitar US$16,7 miliar atau sekitar Rp236 triliun hanya dalam waktu satu dekade. Daerah pesisir itu berada di bawah blokade yang dipaksakan Israel sejak 2007.

Pasalnya, pada tahun ini gerakan Islam Hamas mengambil alih kekuasaan. Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dalam laporan terbaru, Rabu (25/11), dalam 11 tahun berikutnya, situasi ekonomi Gaza memburuk secara dramatis.

Antara 2007 dan 2018, perkiraan biaya ekonomi kumulatif pendudukan Israel di Gaza di bawah penutupan yang berkepanjangan, pembatasan gerakan dan ekonomi yang parah, serta operasi militer sekitar US$16,7 miliar. Ini setara dengan enam kali nilai produk domestik bruto Gaza pada 2018 atau 107% dari total PDB Palestina, termasuk Tepi Barat.

Hasilnya, kata badan PBB itu, Gaza memiliki salah satu kinerja ekonomi terburuk secara global. Dalam laporannya kepada Sidang Umum PBB, UNCTAD menemukan bahwa ekonomi Gaza tumbuh kurang dari 5% antara 2007 dan 2018. Pada saat yang sama, PDB per kapita menyusut 27% dan pengangguran melonjak hingga 49%.

Bebaskan rakyat berdagang

Mengingat ekonomi regional Gaza yang hampir runtuh dan keterisolasiannya, UNCTAD menekankan kebutuhan mendesak untuk mengakhiri penutupan Gaza. Dengan demikian, rakyatnya dapat bebas berdagang dengan sisa wilayah Palestina yang diduduki dan dunia.

"Tanpa keterbukaan yang akan memfasilitasi ekonomi yang lebih formal, sangat sulit untuk melihat apa pun kecuali kehancuran menjadi nasib masyarakat Gaza," kata Richard Kozul-Wright, Direktur Globalisasi dan Strategi Pembangunan UNCTAD.

"Itu kesimpulan yang sangat mengejutkan di abad ke-21 bahwa dua juta orang dapat dibiarkan dalam kondisi seperti itu," katanya dalam konferensi pers. Laporan pada Rabu menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan bisa jauh lebih rendah jika tren sebelum 2007 berlanjut.

Selama periode tersebut, pangsa Gaza dari total ekonomi Palestina menurun dari 31% menjadi 18%. Investasi ke daerah kantong itu hampir menghilang sebesar 2,7% dari PDB pada 2018. Gaza sekarang memiliki salah satu tingkat pengangguran tertinggi di dunia, sekitar 52%.

Namun, Kozul-Wright mengatakan ada alasan untuk tentang optimis di masa depan. Ia beralasaan tim kebijakan luar negeri yang baru diumumkan Selasa oleh presiden terpilih AS Joe Biden menjanjikan yang sangat berbeda dari Presiden Donald Trump.

Rekomendasi

Laporan tersebut mencantumkan rekomendasi untuk menempatkan Gaza pada jalur menuju pembangunan berkelanjutan. Di satu sisi, ia mengatakan peluncuran roket dan mortir tanpa pandang bulu ke pusat-pusat populasi sipil Israel tergolong ilegal menurut hukum internasional. Ia menambahkan bahwa militan Palestina harus menghentikan praktik itu segera.

Di sisi lain, dikatakan bahwa daerah kantong itu harus diizinkan untuk berdagang secara bebas dengan Tepi Barat dan pasar internasional. "Gerakan kebebasan harus dipulihkan untuk bisnis, perawatan medis, pendidikan, rekreasi, dan penyatuan keluarga," katanya.

Ia juga menyerukan pembangunan kembali infrastruktur, termasuk pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air, serta pembukaan pelabuhan udara dan laut. Mengingat kesenjangan yang semakin lebar dalam kondisi kehidupan antara Gaza dan Tepi Barat, upaya rekonsiliasi politik Palestina harus terus berlanjut. Menurutnya, ini merupakan waktu yang tepat untuk bersatu kembali. (AFP/OL-14)