Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Hasil Investigasi kian Sudutkan Trump

AFP/Hym/Uca/X-11
23/12/2019 22:20
Hasil Investigasi kian Sudutkan Trump
Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat bertemu di Majelis Umum PBB di New York pada 25 September 2019.(SAUL LOEB / AFP)

HASIL investigasi LSM Center for Public Integrity baru-baru ini menyebut seorang pejabat urusan bujet AS sudah langsung memerintahkan Pentagon ‘menunda’ bantuan militer untuk Ukraina sekitar 90 menit setelah terjadi percakapan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

“Berdasarkan petunjuk yang saya terima dan terkait rencana pemerintah untuk meninjau ulang bantuan bagi Ukraina, harap menunda semua kewajiban tambahan dari Kementerian Pertahanan terkait dana bantuan itu,” tulis sang pejabat, Michael Duffey, dalam e-mail-nya kepada pejabat Pentagon.

“Karena hal ini sangat rahasia, harap tidak memberitahukan masalah ini kepada siapa pun,” tambah Duffy.

E-mail itu tercatat dibuat pada pukul 11.04 pagi atau 1,5 jam setelah terjadi percakapan telepon kontroversial antara Trump dan Zelensky pada 25 Juli.

Trump dituding sengaja menahan dana bantuan US$400 juta kepada Ukraina dengan tujuan mendesak Kiev agar mau menyelidiki kesalahan lawan politiknya, Joe Biden.

DPR AS telah memakzulkan Trump pada 18 Desember atas pasal penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi kinerja Kongres.

Meskipun telah ada kesaksian 17 pejabat bahwa Trump memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan politik, tapi Trump tetap tidak merasa bersalah.

Ia menyebut pemakzulan itu se­bagai ‘upaya kudeta’ dan ‘serangan terhadap Amerika’. Ia akan diadili di Senat AS pada tahun depan.

Sementara itu, kubu Partai Republik sebagai pendukung Trump menganggap ‘sudah biasa’ kalau terjadi penundaan bantuan bagi negara lain. Sena­­tor Ron Johnson, misalnya, menyatakan tidak ada hal baru dari e-mail tersebut.

“Presiden ingin memastikan kalau tidak ada uang rakyat AS yang dipakai membantu negara lain yang korup,” ujar Johnson.

Sementara itu, kubu Demokrat menyatakan terkuaknya e-mail itu ialah bukti Trump berbuat salah. “Misalkan penundaan bantuan itu hal biasa, kenapa Michael Duffey tidak mau ada orang lain yang tahu soal itu,” kata politisi Chuck Schumer.

Senator Demokrat Amy Klobuchar mengamini pernyataan Schumer. “Misalkan Trump tidak bersalah, kenapa ia tidak mau para pejabat AS jadi saksi ka­sus pemakzulan,” tegasnya. (AFP/Hym/Uca/X-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya