Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HASIL investigasi LSM Center for Public Integrity baru-baru ini menyebut seorang pejabat urusan bujet AS sudah langsung memerintahkan Pentagon ‘menunda’ bantuan militer untuk Ukraina sekitar 90 menit setelah terjadi percakapan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
“Berdasarkan petunjuk yang saya terima dan terkait rencana pemerintah untuk meninjau ulang bantuan bagi Ukraina, harap menunda semua kewajiban tambahan dari Kementerian Pertahanan terkait dana bantuan itu,” tulis sang pejabat, Michael Duffey, dalam e-mail-nya kepada pejabat Pentagon.
“Karena hal ini sangat rahasia, harap tidak memberitahukan masalah ini kepada siapa pun,” tambah Duffy.
E-mail itu tercatat dibuat pada pukul 11.04 pagi atau 1,5 jam setelah terjadi percakapan telepon kontroversial antara Trump dan Zelensky pada 25 Juli.
Trump dituding sengaja menahan dana bantuan US$400 juta kepada Ukraina dengan tujuan mendesak Kiev agar mau menyelidiki kesalahan lawan politiknya, Joe Biden.
DPR AS telah memakzulkan Trump pada 18 Desember atas pasal penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi kinerja Kongres.
Meskipun telah ada kesaksian 17 pejabat bahwa Trump memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan politik, tapi Trump tetap tidak merasa bersalah.
Ia menyebut pemakzulan itu sebagai ‘upaya kudeta’ dan ‘serangan terhadap Amerika’. Ia akan diadili di Senat AS pada tahun depan.
Sementara itu, kubu Partai Republik sebagai pendukung Trump menganggap ‘sudah biasa’ kalau terjadi penundaan bantuan bagi negara lain. Senator Ron Johnson, misalnya, menyatakan tidak ada hal baru dari e-mail tersebut.
“Presiden ingin memastikan kalau tidak ada uang rakyat AS yang dipakai membantu negara lain yang korup,” ujar Johnson.
Sementara itu, kubu Demokrat menyatakan terkuaknya e-mail itu ialah bukti Trump berbuat salah. “Misalkan penundaan bantuan itu hal biasa, kenapa Michael Duffey tidak mau ada orang lain yang tahu soal itu,” kata politisi Chuck Schumer.
Senator Demokrat Amy Klobuchar mengamini pernyataan Schumer. “Misalkan Trump tidak bersalah, kenapa ia tidak mau para pejabat AS jadi saksi kasus pemakzulan,” tegasnya. (AFP/Hym/Uca/X-11)
EKS Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terbang tetap membantah bersalah dalam kasus yang jika terbukti dapat membuatnya dipenjara puluhan tahun.
Otoritas federal AS dan Kepolisian Capitol memperingatkan bahwa orang-orang yang terkait dengan kelompok milisi telah membahas serangan 4 Maret kepada Partai Demokrat.
Pimpinan minoritas Senat AS dari Partai Republik Mitch McConnell menyampaikan teguran pedas terhadap Donald Trump pada Sabtu (13/2), meskipun memberikan suara membebaskan Trump.
Donald Trump selamat dari persidangan pemakzulan kedua pada Sabtu (13/2). Senat AS membebaskannya atas tuduhan penghasutan penyerangan Gedung Capitol AS.
Tindakan Trump tidak melanggar hukum karena sesuai dengan Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin hak untuk kebebasan berbicara
Pengacara Donald Trump, Schoen, menambahkan, pengadilan pemakzulan dapat memicu perang saudara lagi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved