Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) Iklim atau UNFCCC COP25 yang ditutup di Madrid, Spanyol, Minggu (15/12), berakhir dengan kesepakatan kompromi dan tanpa komitmen besar.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyesalkan hasil pertemuan tersebut. Ia mengatakan masyarakat internasional kehilangan kesempatan untuk bertindak.
Pelaksanaan konferensi yang menghabiskan waktu hampir dua minggu itu hanya berakhir dengan kompromi yang diperoleh dengan susah payah dari negara-negara atas rencana memerangi pemanasan global. Hal tersebut pun jauh dari apa yang diungkap dalam penelitian ilmiah tentang perubahan iklim.
"Saya kecewa dengan hasil COP25," kata Guterres.
"Komunitas internasional kehilangan kesempatan penting untuk menunjukkan ambisinya pada mitigasi, adaptasi dan keuangan dalam mengatasi krisis iklim," tegasnya.
Baca juga: Demo Warnai Perhelatan COP25
Negara tuan rumah mengungkapkan deklarasi akhir KTT terkait kebutuhan mendesak akan komitmen pengurangan karbon sesuai tujuan perjanjian Paris dan membatasi suhu di bawah dua derajat Celcius.
"Hari ini, warga dunia meminta kita untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik," kata Menteri Lingkungan Cile dan Presiden COP25 Carolina Schmidt pada pleno penutupan.
Namun, utusan iklim untuk Kepulauan Marshall, Tina Eonemto Stege, mengecam respons yang mengemuka selama KTT. Negaranya, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi ancaman nyata terkait kenaikan permukaan air laut.
"Sayangnya, teks baru yang kami adopsi pagi ini tidak mencerminkan apapun dari yang kita inginkan, sungguh tidak memadai dan kami menyesal negara-negara tidak dapat menyetujui teks yang lebih ambisius," kata Stege.
Kepentingan
Sementara itu, usai setahun dilanda cuaca ekstrem yang mematikan dan protes dari jutaan orang muda, negosiator di Madrid mengaku berada dalam tekanan untuk menyampaikan bahwa pemerintah di negaranya bersedia melipatgandakan upaya memerangi perubahan iklim.
Pertemuan terkait iklim kadang hampir runtuh ketika negara pencemar yang kaya raya dan memiliki kekuatan berpengaruh tidak juga mendapat titik temu dengan negara yang rentan perubahan iklim.
Negosiator dari sekitar 200 negara yang datang ke Madrid bertujuan menyelesaikan buku aturan perjanjian Paris 2015 yang memerintahkan negara-negara untuk membatasi kenaikan suhu global hingga di bawah dua derajat celcius.
"Pemain-pemain besar di Madrid tidak memenuhi harapan," kata CEO European Climate Foundation (ECF) dan salah satu perumus Perjanjian Paris, Laurence Tubiana.
"Tetapi berkat aliansi progresif negara-negara pulau kecil, Eropa, Afrika dan negara-negara Amerika Latin, kami memperoleh hasil terbaik, di luar kehendak pencemar besar," kritiknya.
Sedangkan, Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyalahkan negara-negara kaya.
"Saya ingin tahu apakah ada sebuah resolusi bagi Eropa untuk dihutankan kembali (wilayahnya) atau hanya akan terus mengganggu Brasil?" tanyanya.
Bolsonaro banyak dikritik karena melonggarkan pembatasan supaya bisa mengeksploitasi kekayaan Amazon yang luas, mengarah pada percepatan deforestasi.
Para pegiat sangat berharap perkembangan seperti aksi protes, sains yang tak terbantahkan dan badai mematikan serta kebakaran hutan di tahun 2019 akan menggerakkan pemerintah untuk melipatgandakan upaya menangkal perubahan iklim.
Tetapi ambisi dari kekuatan besar sebagian besar gagal terwujud.
"Sebagian besar negara-negara penghasil emisi terbesar di dunia tidak beraksi dan menolak seruan untuk meningkatkan ambisi mereka," kata direktur strategi dan kebijakan di Union of Concerned Scientists yang juga aktivis lingkungan selama 28 tahun, Alden Meyer.(AFP/OL-5)
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mendesak negara-negara untuk bertindak menanggapi dampak panas ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim.
Suhu baru tertinggi yang tercatat sebesar 17,09 derajat Celcius, sedikit melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,08 derajat Celcius yang terjadi pada 6 Juli 2023.
Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan generasi muda yang peduli pada lingkungan dan memiliki pengetahuan serta keahlian membangun masa depan berkelanjutan.
Langkah nyata ini juga sebagai bentuk dukungan BMKG untuk memberikan data yang lebih akurat dalam mewujudkan target Net Zero Emission tahun 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved