Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Maduro Sebut Kanada Dukung Strategi Trump

(AFP/Tes/I-1)
17/4/2019 04:20
Maduro Sebut Kanada Dukung Strategi Trump
Presiden Nicolas Maduro((Photo by Yuri CORTEZ / AFP))

PEMERINTAH Venezuela beranggapan Kanada mendukung 'pertualangan perang' yang digencarkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Tepatnya setelah Kanada mengumumkan sanksi baru terhadap pejabat tinggi pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Melalui pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Venezuela menyebut Perdana Menteri (PM) Kanada, Justin Trudeau, telah merusak peran Kanada sebagai aktor yang dapat diandalkan dalam negosiasi. Pada Senin lalu, Kanada menjatuhkan sanksi baru kepada 43 pejabat pemerintah Venezuela, termasuk Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza. Sejumlah pejabat dinilai bertanggung jawab atas memburuknya krisis di negara Amerika Selatan.

Sejumlah sanksi mencakup pembekuan aset individu dan larangan melakukan bisnis dengan Kanada. Sebelumnya, Kanada telah memberlakukan sanksi terhadap 70 pejabat tinggi pemerintah Venezuela lainnya. Caracas dengan tegas menentang sanksi baru tersebut, serta menilai Ottawa telah membuka kedoknya.

"Ini merupakan aliansi dengan penjahat perang, yang sudah menyatakan niat untuk menghancurkan ekonomi Venezuela. Membuat rakyat semakin menderita, dan menjarah kekayaan negara kami. Langkah itu menunjukkan sikap munafik pemerintah Kanada, terkait dengan kepeduliannya terhadap hak asasi manusia," bunyi keterangan Kementerian Luar Negeri Venezuela.

AS memimpin gerakan yang memunculkan sanksi kepada rezim pemerintahan Maduro, termasuk perusahaan minyak negara PDVSA. Kanada menjadi bagian dari Kelompok Lima yang meliputi negara-negara Amerika Latin.

Kelompok tersebut telah melakukan pertemuan di Santiago. Kemudian, menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil tindakan yang mencegah eskalasi kriris kemanusiaan di Venezuela.

Kelompok itu mendesak Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, untuk membuat kebijakan yang bertujuan menekan dampak kerusakan progresif. Tuntutan lainnya ialah mendorong kedamaian dan keamanan, serta distribusi bantuan kemanusiaan kepada populasi imigran yang berasal dari Venezuela.

Menlu Kanada, Chrystia Freeland, mengingatkan tuntutan Kelompok Lima dalam pertemuan di Ottawa pada 4 Februari lalu. Bahwasanya masyarakat internasional perlu mengambil tindakan terhadap rezim kepemimpinan Maduro.

"Hari ini Kanada mengambil langkah khusus, dengan mendesak 43 pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab atas krisis berkepanjangan di Venezuela," pungkas Freeland. (AFP/Tes/I-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Triwinarno
Berita Lainnya