Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RANSOMWARE adalah jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban, sehingga tidak dapat diakses, dan kemudian menuntut tebusan (ransom) dari korban untuk mengembalikan akses ke data tersebut.
Ini adalah salah satu jenis serangan siber yang paling merusak dan mengancam, dengan dampak yang signifikan pada individu, bisnis, dan organisasi.
Perusahaan keamanan siber ITSEC Asia memberikan lima langkah tepat untuk memitigasi serangan ransomware yang saat ini marak terjadi dan dapat dilakukan dalam menghadapi potensi terjadinya peretasan.
Baca juga : BSSN Sudah Tahu akan Ada Serangan Ransomware Sejak 2023, Komisi I: Kayak Mama Lauren
“Seluruh sistem teknologi yang kita kenal dan manfaatkan saat ini, seperti IT, OT, dan IoT selalu mengalami perkembangan. Begitu juga dengan jenis dan variasi ancaman siber, yang terus berevolusi untuk menerobos sistem keamanan siber yang semakin mutakhir,” kata Presiden Direktur PT ITSEC Asia Tbk Joseph Lumban Gaol, Jumat (28/6)
Untuk memitigasi serangan Ransomware yang mungkin terjadi di masa depan, berikut lima langkah tepat dalam menanganinya.
1. Mengendalikan penyebaran malware
Baca juga : Situs Pemerintah Kerap Jebol, Pengamat Siber: Pengelolaan Data Perlu Ditingkatkan
Langkah pertama yang harus dilakukan saat terjadi kebocoran data adalah mengendalikan penyebarannya. Perlu dilakukan isolasi terhadap sistem yang terpengaruh dari jaringan untuk mencegah penyebaran malware atau Unauthorized Acces yang lebih buruk.
Jika memungkinkan, lakukan Access Segmentation untuk membatasi kebocoran dalam area tertentu, sehingga kebocoran yang terjadi tidak meluas ke sistem lain. Selama proses ini, penting untuk memastikan bahwa layanan kritis tetap beroperasi agar gangguan terhadap layanan publik dapat diminimalisir.
2. Mengidentifikasi kerusakan yang terjadi
Baca juga : Menkominfo Akui Pertahanan Siber Indonesia Rendah
Setelah peretasan berhasil dikendalikan, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian mendalam untuk melihat seberapa parah peretasan yang terjadi.
Sistem dan data yang terkena serangan perlu diidentifikasi dengan menggunakan alat dan teknik forensik untuk memahami sifat peretasan.
Selain itu, penting untuk melihat jenis data yang telah berhasil diambil alih oleh peretas, seperti data pribadi, informasi keuangan atau dokumen rahasia, serta potensi dampaknya terhadap individu dan organisasi.
Baca juga : BSSN Cegah Infeksi Ransomware dengan Memutus Akses Pusat Data Lainnya dari PDNS 2
Analisis bagaimana pelanggaran terjadi, apakah melalui phishing, malware, atau ancaman dari dalam. Hal ini penting untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
3. Melakukan komunikasi terhadap pengguna layanan
Salah satu bentuk tanggung jawab yang perlu dilakukan oleh penyedia layanan ketika terjadi krisis, seperti peretasan dan kebocoran data adalah melakukan notifikasi dan edukasi ke para pengguna agar mereka dapat mengantisipasi risiko yang lebih besar.
Notifikasi yang transparan penting agar pengguna tahu bahwa data mereka telah terdampak, sehingga ada kewaspadaan dari mereka sendiri. Misalnya, dalam menerima kontak yang tidak dikenal dalam melancarkan modus kejahatan, dan tidak sembarang percaya melakukan verifikasi pada data yang telah diretas.
Perusahaan atau instansi memegang peran penting dalam mengedukasi langkah-langkah yang perlu diambil terhadap pengguna yang datanya terdampak.
4. Mengembangkan redundant atau duplication system
Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan atau instansi dalam mengelola data-datanya adalah sistem cadangan atau ‘Redudancy’, yakni aspek terpenting dari infrastruktur data center.
Komponen cadangan ini penting untuk memastikan data dan layanan dapat tetap diakses dalam kondisi apapun. Dengan redundancy, sistem di dalam data center dapat terus bekerja dan data akan tetap tersedia sekalipun mengalami gangguan.
Menerapkan Load Balancing dan Data Replication di beberapa data center yang berbeda juga dapat meningkatkan lapisan redudancy yang dapat membantu instansi atau perusahaan untuk tetap dapat memberikan layanan mereka dalam masa krisis.
Selain itu, backup system dalam SOP pelayanan, seperti verifikasi memakai data lain yang tidak terdampak juga dapat menjadi opsi agar layanan dapat segera pulih.
5. Meningkatkan sistem keamanan siber secara berkelanjutan
Terakhir, tingkatkan infrastruktur keamanan siber perusahaan dan instansi secara bertahap dan menyeluruh. Implementasikan langkah-langkah keamanan yang telah di-update, seperti Multi-Factor Authentication (MFA), Network Segmentation, dan Threat Detection yang baik.
Berikan juga pelatihan kepada anggota dan karyawan secara bertahap tentang kesadaran pentingnya keamanan siber. Selain itu, lakukan Security Audit dan penilaian kerentanan (vulnerability assessments) secara teratur untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman dan ancaman baru. (Ant/P-5)
Microsoft mengumumkan pemadaman global yang mempengaruhi produk seperti Outlook dan Minecraft telah diatasi setelah hampir 10 jam.
Mengingat peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran keamanan siber dan kebocoran data, kesadaran terhadap perlindungan data pribadi menjadi sangat penting.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mempertanyakan nasib data pribadi sejak PDNS 2 Surabaya terkena serangan siber.
CrowdStrike mengeklaim telah mengidentifikasi masalah dan sedang melakukan perbaikan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved