Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) sekaligus Konsultan Penanganan Stunting Anung Sugihantono mengatakan pemerintah perlu mengoreksi target capaian penurunan angka stunting atau tengkes. Pemerintah menargetkan stunting dapat turun hingga 14%. Namun, realisasinya berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting 2023 masih 21,5%, hanya turun 0,1% dari tahun 2022 dari target 3,8%.
"Kalau bicara (target) 2024, untuk sampai 14% tidak mungkin. Jadi kalau bicara RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2019-2024 yang bisa dilakukan mengoreksi target capaian," terang Anung yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan itu, Kamis (25/4).
Anung menambahkan hal yang perlu dipersiapkan untuk penanganan stunting adalah intervensi yang lebih baik. Tetapi ia menegaskan sukses atau tidaknya intervensi yang dilakukan, tergantung pada menteri kesehatan serta program presiden terpilih.
Baca juga : Pemberian ASI Eksklusif Sangat Penting untuk Cegah Stunting
"Tergantung siapa menterinya dan apa arahan presidennya," imbuh Anung.
Capaian penurunan angka stunting di daerah berbeda-beda. Di Provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Barat Papua, dan Papua Selatan misalnya penurunan stunting mencapai sekitar 5%.
Anung mengatakan strategi pemerintah sudah benar. Tetapi, menurutnya hal yang perlu konkrit dilakukan adalah pengawalan intervensi. Dia menilai ada ketidakseriusan karena penanganan stunting tidak bisa disamaratakan. Perlu pendekatan yang berbeda-beda.
Baca juga : Anggota Komisi IX DPR: Intervensi Stunting Harus Komprehensif
"Saya melihat tidak serius. Semua (menanggulangi stunting) dengan cara yang seragam. Padahal stunting itu persoalan personal, jadi perlu customize dalam penyelesaiannya," terang Anung.
Selain itu, Anung berpendapat intervensi stunting saat ini lebih fokus menyasar anak yang sudah lahir. Padahal, menurutnya intervensi untuk mencegah stunting bisa dilakukan mulai dari pemberian edukasi soal stunting pada calon pengantin, ibu hamil hingga pengendalian kelahiran yang berkaitan dengan angka pemakaian kontrasepsi (CPR).
"Kita terlalu fokus di yang sudah lahir. Tidak ada yang serius menggarap calon pengantin, ibu hamil termasuk menurunkan CPR-nya. Jadi kalaupun yang sudah lahir tertangani, masih akan ada stunting baru karena (bayi) yang lahir dengan berat badan kurang 2500 gram masih tinggi, yang lingkar kepalanya <48cm banyak. Jadi enggak mungkin akan turun stunting," papar Anung. (Ind/Z-7)
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengungkapkan pengukuran terhadap bayi secara menyeluruh di Indonesia sudah selesai dilakukan.
Dharma Wanita BKKBN memberikan motivasi dan strategi kepada anggota di daerah dan provinsi untuk bersama mengatasi tengkes yang masih di atas 20%.
PERAYAAN Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 di Semarang diperkirakan akan dihadiri 10 ribu orang dari seluruh Indonesia, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu
Percepatan penurunan stunting di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng), bukan hanya upaya menurunkan persentase stunting dengan secepat-cepatnya.
Kasus tengkes (stunting) di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah terjadi penurunan sebesar 6,2%. Angkanya turun dari 12,9% pada 2022.
BALITA stunting atau tengkes tertinggi di Kota Malang, Jawa Timur, akibat paparan rokok. Celakanya, kebanyakan balita itu dari keluarga miskin.
Pansel calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjalankan tugas dengan profesional. Pansel harus berani mencegah intervensi politik.
SOSIOLOG dari Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis mengatakan pemerintah harus lebih serius mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak
Membangun keluarga yang kokoh, lanjut Muhadjir, juga harus dimulai dari perhatian terhadap calon ibu, yakni para perempuan yang disebut sebagai tiang negara.
IM57+ Institute menduga ada intervensi tertentu dalam penanganan kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terjadi peningkatan pengetahuan akan pentingnya ASI eksklusif pada kelompok ibu dengan anak kurang dari dua tahun dari 61,7% menjadi 81,2%.
Cakupan pelayanan kesehatan antar wilayah di Indonesia masih sangat bervariasi. Terdapat wilayah dengan cakupan layanan standar, intervensi spesifik, dan sensitif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved