Penghargaan Adipura, Pemda Didorong Kelola Sampah dan Berkontribusi Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan Adipura kepada kabupaten/ kota yang berhasil mengelola lingkungan kotanya tetap bersih. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan, penghargaan tertinggi ini merupakan dorongan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menciptakan pola kerja dan ekosistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

“Dengan demikian pengelolaan sampah bukan hanya mengurangi atau meminimalkan dampaknya, tapi juga mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat dan memposisikan sampah sebagai sumber daya untuk ketersediaan bahan baku daur ulang, efisiensi pengurangan sumber daya sebagai sumber ekonomi masyarakat,” kata Siti di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).

Menurut Siti, Pada konteks perubahan iklim, program Adipura didorong menjadi instrumen untuk pengendalian emisi gas rumah kaca dari pengelolaan sampah guna mencegah dampak suhu udara. Pada 2023 hal itu kata Siti sudah sangat terasa, di mana ada kekeringan yang cukup panjang serta dampak kebakaran di tempat pemrosesan akhir (TPA) di 31 kota di Indonesia.

Baca juga : Menteri Siti Nurbaya: Norwegia Mulai Proses Pendanaan Keempat dari Hasil Penurunan Emisi Indonesia

“Memang dapat diatasi dan dikelola dengan baik, tapi jadi catatan penting untuk antisipasi ke depan dalam hal ancaman polusi dari kegiatan pengelolaan sampah kebakaran TPA dan juga dari pembakaran sampah secara terbuka atau open burning yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang cukup besar tiap tahun rata-rata di atas 100 juta ton co2 ekuivalen,” beber dia.

Siti menyatakan, dalam pelaksanaan Adipura yang sudah mencapai tahun ke-40, berbagai penyesuaian dalam penilaian terus dilakukan. Pada tahun 2023 sendiri, penilaian Adipura dikembangkan untuk memenuhi tantangan permasalahan pengelolaan sampah, termasuk isu sampah plastik yang kini tengah menjadi perhatian global. Lebih penting lagi, pada 2023 mulai didorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan dari hulu ke hilir di kabupaten/kota untuk mewujudkan zero waste, zero emission dalam rangka Indonesia memenuhi target Nationally Determined Contribution 2030.

Adapun, terdapat sejumlah poin penilaian yang menetapkan daerah berhak mendapatkan insentif berupa penghargaan Adipura. Penilaian tersebut di antaranya data capaian kinerja pengelolaan sampah dalam SIPSN, hasil pemantauan fisik kota dan penilaian kerja di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, penilaian kondisi operasional dari TPA serta melihat inovasi yang dilakukan daerah dalam mewujudkan kota yang bersih, teduh dan berkelanjutan.

Baca juga : Momentum Kendalikan Perubahan Iklim

Ia menjelaskan, pada 2023 telah dilaksanakan pemantauan lapangan terhadap 259 kabupaten kota se-Indonesia atau kira-kira 50,39% dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan dan proses penilaian adipura tahun 2023, ada lima kabupaten/kota yang meraih anugerah Adipura kencana sebagai penghargaan tertinggi, yakni Kota Balikpapan, Kota Surabaya, Kota Bontang, Kota Bitung dan Kabupaten Ciamis

Secara rinci, jumlah kabupaten/kota yang mampu menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang baik pada periode ini tercatat sebanyak 106 kabupaten kota. Jumlah kabupaten kota yang meraih penghargaan sertifikat adipura sebagai penghargaan yang memiliki upaya atas kinerja pengelolaan sampah di sumbernya dengan baik tercatat sebanyak 51 kabupaten kota.

“Hasil adipura tahun 2023 mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Adipura tahun sebelumnya, yaitu terjadi peningkatan jumlah daerah yang meraih anugerah Adipura sebesar 32,5% dari 80 kabupaten kota tahun lalu menjadi 106 kabupaten kota tahun ini,” jelas Siti. (Ata/Z-7)