Menteri Siti Nurbaya: Norwegia Mulai Proses Pendanaan Keempat dari Hasil Penurunan Emisi Indonesia

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya mengatakan bahwa Indonesia memperoleh prestasi yang luar biasa dalam penurunan emisi gas rumah kaca dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga telah mendapat pengakuan dari negara-negara lain termasuk Norwegia.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia dan Norwegia secara resmi telah memulai proses pendanaan berdasarkan kinerja penurunan emisi gas rumah kaca dari pengurangan angka deforestasi periode 2019-2020.

"Kami baru saja membahas tentang awal untuk penyelesaian result based contribution yang keempat artinya semacam award atau pun bayaran sebagai tanda penghargaan kepada Indonesia yang telah memberikan kinerja baik di dalam penurunan deforestasi, atau REDD+," ungkapnya di Kantor KLHK, Jakarta, Senin (12/2).

Baca juga : Menteri Siti Optimistis Capai Target Penurunan Emisi GRK 26%

Lebih lanjut, Siti Nurbaya menjelaskan pertemuan dengan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin pada hari ini menandai dimulai proses pendanaan berdasarkan kinerja (result based payment) yang diharapkan selesai pada September mendatang. Terkait turunnya pendanaan, diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini atau awal 2025.

Proses yang dikerjakan berupa verifikasi dan penghitungan ulang pengurangan emisi. Jumlahnya belum dapat dikonfirmasi karena menunggu proses tersebut.

"Buat kita sebenarnya bukan soal uangnya yang lebih penting adalah dengan demikian Norway memberikan pengakuan bahwa Indonesia cukup baik di dalam melakukan aksi-aksi mitigasi iklim. Saya kira ini yang paling penting," kata Siti Nurbaya.

Baca juga : Norwegia Bayarkan US$100 untuk FOLU Net Sink Indonesia

Siti mengatakan Indonesia dan Norwegia kini sudah memulai proses pendanaan keempat dari hasil kontribusi penurunan emisi yang terjadi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (forestry and other land use/FOLU). Pendanaan sebelumnya sudah dilakukan pada 2022, 2023 dan yang terakhir pada Januari 2024 sebesar USD 156 juta atau sekitar Rp2,4 triliun.  

Dari skema pendanaan berdasarkan kinerja (result based payment) selama periode 2018-2020 telah dicapai penurunan emisi GRK di Tanah Air sebesar 577 juta ton setara karbon dioksida.

Kinerja tersebut merupakan pencapaian luar biasa, kata Siti, hingga terdapat rencana dari Pemerintah Norwegia untuk mengundang Indonesia menjelaskan contoh-contoh dari langkah nyata yang dilakukan dalam mencapai pengurangan emisi GRK di sektor FOLU.

Baca juga : Menteri LHK Dorong Y20 Tunjukkan Aksi Lingkungan dan Iklim Konkret

Pencapaian itu bisa terjadi salah satunya karena inisiasi dan implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang ingin menargetkan dapat menjadikan kondisi di mana emisi GRK terserap seimbang atau lebih besar dari pada yang dihasilkan pada tahun 2030.

"Indonesia cukup berhasil dengan metode yang ada, dengan sistem kerja yang ada, yang kita sebut FOLU Net Sink 2030 maka pilihannya tidak ada yang lain kecuali pekerjaannya dilanjutkan. Jadi ini memang musti kita teruskan dan sistem yang sudah ada saya berharap nanti akan dilanjutkan menteri yang akan datang," ujar Siti.

Sementara itu, Dubes Norwegia untuk Indonesia Rut menambahkan pihaknya bangga dengan kolaborasi bersama Indonesia dalam hal penurunan emisi.

Baca juga : MoU Penurunan Gas Rumah Kaca RI-Norwegia Berlanjut sampai 2030

"Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memimpin dengan memberikan contoh nyata bagaimana negara ini bisa mengurangi emisi dari deforestasi. Itu sesuatu yang harus diakui di tingkat global," kata dia.

Diketahui pada Oktober 2022, Norwegia telah membayar pendanaan berbasis kinerja sebesar USD 56 juta atau sekitar Rp876 miliar. Pembayaran juga dilakukan sebesar USD 100 juta atau setara Rp1,56 triliun dari Norwegia pada Desember 2023.

Pembayaran ketiga selesai sampai dengan Januari lalu sebesar USD 156 juta atau sekitar Rp2,4 triliun.

Baca juga : Pemerintah Rancang Aturan Ekonomi Hijau Rendah Karbon

Pendanaan itu sebagai tindak lanjut kerja sama Indonesia dengan Norwegia yang ditandatangani pada 2022. (Des/Z-7)