Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta para pendidik untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum (pemilu), terlebih bagi pendidikan yang berstarus Aparatur Sipil Negara (ASN). Para pendidik diminta tidak menyampaikan pilihan politiknya saat mengajar di kelas, termasuk di media sosial karena akan menggiring pilihan peserta didik.
Hal itu diungkapkan Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keterangan yang diterima, Selasa (30/1). "FSGI mendorong Dinas-dinas Pendidikan di berbagai daerah untuk mengingatkan jajarannya dan para pendidik atau tenaga pendidikan untuk menjaga netralitas dalam pemilu. Pejabat dinas-dinas pendidikan juga harus mencontohkan keteladanan atas netralitas ini," jelasnya.
Bagi FSGI, kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan, Sumut yang memberikan arahan kepada sejumlah orang dalam ruangan tertutup untuk memilih pasangan tertentu dalam pilpres 2024. Rekaman peristiwa tersebut menjadi viral di media sosial. Atas kejadian tersebut, FSGI mendorong Bawaslu Kota Medan bertindak tegas," jelas Heru
Sedangkan Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menyatakan, FSGI menduga kuat saat ini banyak indikasi yang mengarah pada potensi ketidaknetralan aparat termasuk ASN akibat pernyataan Presiden Jokowi pada 24 Januari 2024 di Bandara Halim Perdanakusumah. Saat itu, Jokowi menyarakan presiden serta para menteri boleh memihak kepada pasangan tertentu asalkan tidak menggunakan fasilitas negara dan dilakukan saat cuti. "Tindakan ini mungkin tidak melanggar aturan, namun bisa melanggar etika sebagai pejabat public karena ada konflik kepentingan," jelas Retno
Terkait hal itu, ungkap Retno, FSGI mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait pemilu yang akan berlangsung pertengahan Februari mendatang. Pertama meminta kepada Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas dan mencegah konflik kepentingan
Kedua, mendesak kampanye capres dan cawapres dilakukan secara elegan, menarik kreatif, mencerahkan sehingga dapat menjadi teladan dan pendidikan politik yang baik bagi para peserta didik seluruh Indonesia. Ketiga, FSGI mendorong Bawaslu atau lembaga-lembaga pengawas pemilu menjadi garda terdepan untuk memastikan Pemilu akan terlaksana secara langsung umum bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil).
Keempat, FSGI mendorong dinas-dinas pendidikan di berbagai daerah mengingatkan jajarannya dan para pendidik/tenaga pendidikan untuk menjaga netralitas dalam Pemilu. Kelima, mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya netralitas presiden dalam pemilu. Dan keenam mendorong partisipasi aktif para pemilih muda untuk mengawal pemilu yang Luber dan Jurdil. (RO/R-2)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat menentukan suksesnya penyelenggaraan pilkada yang damai
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved